SuaraJakarta.id - Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta telah menyalurkan dana BST DKI tahap 2 periode Februari 2021 via Bank DKI sejak, Jumat (12/3/2021) kemarin.
Hal itu disampaikan pihak Dinsos DKI terkait penyaluran dana bantuan sosial tunai (BST) melalui akun Instagram resminya.
"BST menggunakan mekanisme bantuan langsung transfer ke rekening KPM (Keluarga Penerima Manfaat). Sehingga tidak ada pemotongan apapun dari pihak pemerintah daerah," tulis pihak Dinsos DKI Jakarta.
Namun demikian, Dinsos DKI juga menginformasikan apabila warga merasa ada oknum yang melakukan pemotongan dana BST atau pungutan liar, bisa melapor lewat cara sebagai berikut:
- Lapor kepada pihak kelurahan untuk selanjutnya dilaporkan ke Dinsos
- Atau hubungi layanan call center BST DKI Jakarta di nomor 021-4265225 atau bisa WA di nomor 082111420717
Keterlambatan pemutakhiran pencarian dana BST DKI tahap 2 bulan Februari sendiri lantaran ada pemutakhiran data melalui musyawarah kelurahan berdasarkan usulan RT/RW.
"Penundaan karena adanya perubahan data seperti penerima manfaat meninggal dunia, pindah dari kota Jakarta, perubahan status perkawinan, program keluarga harapan, hingga telah memiliki penghasilan tetap (perubahan status ekonomi)," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria, beberapa waktu lalu.
Sanksi Berat
Di lain sisi, Riza mengatakan kemungkinan dana BST bisa disunat oknum sangat tipis. Sebab, uang langsung disalurkan lewat ATM dan buku tabungan.
"Terkait bansos dipotong, sekali lagi tidak mungkin bansos dipotong. Kenapa? Karena yang jadi kewajiban kami Pemprov, kami sampaikan APBD melalui Bank DKI, langsung masuk ke ATM," ujarnya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (12/3/2021).
Baca Juga: Bantah Ada Oknum Potong Dana BST, Wagub DKI: Kalau Ada Kami Sanksi Berat
Kendati demikian, ia meminta kepada warga jika memang ada oknum yang menarik pungutan liar atau pemotongan dana BST, agar segera melapor.
Ia akan langsung menindaklanjuti laporan dengan memberikan sanksi berat.
"Silakan buktikan kalau ada (bansos) yang dipotong, silakan protes. Kalau ada aparat kami motong di Bank DKI, kami akan beri sanksi yang berat," tegas Wagub DKI.
Ia pun memastikan tak ada dana BST DKI yang dikurangi. Namun pemakaiannya harus sesuai sasaran yakni kebutuhan sehari-hari.
"Jadi tidak mungkin ada pemotongan (dana BST DKI), karena itu langsung ke ATM masing-masing dan tidak berkurang satu perak pun," pungkasnya.
Tag
Berita Terkait
-
Ahmad Riza Patria: Semoga Suara.com Terus Berjaya dan Mencerahkan Masyarakat
-
Dua Bulan Jalan, Wamen Desa Riza Patria Klaim MBG Berhasil: Sekarang 110 Negara Punya Program Sama
-
Tirai Baru Demokrasi: Ambang Batas Lenyap, Mahar Politik Merajalela
-
Riza Patria Soal Peluang RK-Suswono Masuk Kabinet Usai Kalah di Pilkada Jakarta: Pak Prabowo Sudah...
-
Tim RIDO Siapkan Apresiasi Tinggi, Hadiah Besar Menanti Pelapor Kecurangan Pilkada DKI
Terpopuler
- 4 HP RAM 8 GB Harga di Bawah Rp1,5 Juta: Kamera Bagus, Performa Juara
- 4 Mobil Bekas Rp50 Jutaan yang Ideal untuk Harian: Irit, Gesit Pas di Gang Sempit
- 5 Cat Rambut untuk Menutupi Uban: Hasil Natural, Penampilan Lebih Muda
- Link Download Gratis Ebook PDF Buku Broken Strings, Memoar Pilu Karya Aurelie Moeremans
- Kronologi Pernikahan Aurelie Moeremans dan Roby Tremonti Tak Direstui Orang Tua
Pilihan
-
Nama Orang Meninggal Dicatut, Warga Bongkar Kejanggalan Izin Tanah Uruk di Sambeng Magelang
-
Di Reshuffle Prabowo, Orang Terkaya Dunia Ini Justru Pinang Sri Mulyani untuk Jabatan Strategis
-
Akun RHB Sekuritas Milik Wadirut Dijebol, Ada Transaksi Janggal 3,6 Juta Saham BOBA
-
Danantara Janji Bangkitkan Saham Blue Chip BUMN Tahun Ini
-
Gurita Bisnis Adik Prabowo, Kini Kuasai Blok Gas di Natuna
Terkini
-
Cek Fakta: Benarkah Menkeu Purbaya Ancam Luhut & Sri Mulyani Soal Pengembalian Uang Negara
-
Tak Perlu Renovasi Mahal, Ini 7 Modifikasi Rumah Sederhana untuk Antisipasi Banjir
-
7 Aplikasi HP untuk Pantau Banjir & Info Darurat, Wajib Diinstal Saat Musim Hujan
-
Cek Fakta: Hakim PN Surakarta Tegaskan Ijazah Jokowi Palsu, Begini Faktanya
-
Lewat Mandiri Micro Fest 2025, Pelaku Usaha Mikro Catat Lonjakan Transaksi Digital 45%