SuaraJakarta.id - Eks Kepala BPPBJ DKI Jakarta Blessmiyanda dijatuhi dua hukuman setelah dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus dugaan pelecehan seksual.
Sanksi itu dijatuhkan oleh Inspektorat DKI Jakarta setelah melakukan pemeriksaan terkait kasus ini.
Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Sigit Wijatmoko mengatakan, eks Kepala BPPBJ DKI Blessmiyanda mendapat sanksi hukuman disiplin tingkat berat.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan, baik oleh Inspektur Provinsi maupun tim ad hoc yang diketuai Pak Sekda, maka terhadap pegawai negeri sipil (PNS) atas nama Blessmiyanda terbukti melakukan perbuatan yang merendahkan martabat PNS," ucapnya di Balai Kota Jakarta, Rabu (28/4/2021).
Sigit menjelaskan ada dua hukuman yang dijatuhkan kepada eks Kepala BPPBJ DKI itu. Pertama, pembebasan jabatan.
Lalu yang kedua dikenakan pemotongan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) selama 24 bulan (dua tahun) sebesar 40 persen.
"Sanksinya diberikan hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan lalu dikenakan pemotongan penghasilan TPP selama 24 bulan sebesar 40 persen," jelasnya.
Kepastian Blessmiyanda melakukan pelanggaran, berdasarkan PP 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil khususnya pada ketentuan pasal 3 angka 6, yakni merendahkan kehormatan negara pemerintah dan martabat PNS karena pada angka 6 tersebut, setiap PNS wajib menjunjung tinggi kehormatan negara pemerintah dan martabat PNS.
"Apa yang dilakukan Blessmiyanda sudah merendahkan, karena terbukti dilakukan di kantor dan pada jam kantor," tuturnya.
Baca Juga: Terbukti Lecehkan Pegawai di Kantor, Anies Copot Kepala BPPBJ Blessmiyanda
Sigit menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta terus menjamin hak-hak korban dengan memberikan pendampingan melalui Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).
Selain itu, terdapat juga Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang menginisiasi pelaporan korban jika dibutuhkan untuk diteruskan ke pihak kepolisian.
"Kita menjamin korban tetap mendapatkan pendampingan dari P2TP2A. Kemudian, juga mendapat perlindungan dari LPSK. Bahkan, LPSK juga sudah menginisiasi korban untuk melakukan pelaporan ke kepolisian menggunakan delik aduan," tuturnya.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menonaktifkan Kepala BPPBJ DKI Jakarta, Blessmiyanda, karena ada dugaan pelecehan seksual dan perselingkuhan.
Anies menyebutkan bahwa penonaktifan jabatan tersebut dilakukan pada Jumat (19/3), selang sehari menyusul diterimanya dua pengaduan, yaitu dugaan pelecehan seksual dan dugaan perselingkuhan oleh Kepala BPPBJ.
Anies juga langsung menunjuk Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah, Sigit Wijatmoko, menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPPBJ Provinsi DKI Jakarta.
Berita Terkait
-
Siasat Atasi Gunungan Sampah Jakarta, Pemprov DKI Bakal Beli Kompos Buatan Warga
-
Optimalisasi Pengelolaan Sampah, DPRD Dorong Truk Tertutup dan Ramah Lingkungan
-
Lintasi Flyover Antasari, JEKATE Running 2026 Ajak Warga Nikmati Jakarta Sambil Berolahraga
-
Strategi Pemprov DKI Tangkal Copet dan Narkoba di Halte Transjakarta
-
Suhud Ajak Pemprov DKI dan Ditjenpas Bersinergi Perkuat Sarana Pemasyarakatan
Terpopuler
- Cara cek NIK KTP Apakah Terdaftar BSU?
- Cara Mengaktifkan IKD dari HP: Serba Praktis Tanpa Fotokopi, Ini Deretan Kegunaannya
- Gibran Diisukan Mundur, Bila Paripurna DPR Hari Ini Setujui Proses Pemakzulan
- 3 Serum Wardah untuk Hempas Flek Hitam dan Kusam Usia 40 Tahun ke Atas Sesuai Review
- Penyakit Khas Toyota Innova Bekas dari Generasi Barong, Reborn, hingga Zenix
Pilihan
-
Gibran Serahkan Surat Pengunduran Diri ke MPR Besok Pukul 10.00
-
Tangis di Kantor Wapres: Momen ASN dan Sespri Saling Peluk dan Salaman Jelang Gibran Mundur
-
Tunggu Prabowo Mendarat di Halim, Gibran Sampaikan Pengunduran Diri dari Jabatan Wapres
-
Gibran Rakabuming Mundur dari Posisi Wakil Presiden Malam Ini
-
Istana Bantah Klaim Gibran: Presiden Prabowo Tak Sarankan Wapres Gugat di PTUN
Terkini
-
Gibran Dikabarkan Mundur, Indonesia Pernah 16 Tahun Tanpa Wakil Presiden
-
Surat Pengunduran Diri Gibran Diserahkan ke Prabowo, Apakah Jabatan Wapres Langsung Kosong?
-
Kronologi Pemakzulan Gibran: Polemik Ijazah, Putusan MA hingga 120 Tanda Tangan DPR
-
BSU Rp900 Ribu, Batas Update Data Besok! Pekerja Wajib Periksa 5 Hal Ini
-
120 Anggota DPR Teken HMP Gibran, Apakah Bisa Langsung Dimakzulkan?