Jokowi Telepon Kapolri Perintahkan Tindak Pungli di Priok, Wagub DKI Bilang Begini

SuaraJakarta.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria angkat bicara terkait perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk menindak pungutan liar (pungli) di Tanjung Priok, Jakarta Utara.

Perintah itu disampaikan Jokowi melalui telepon kepada Kapolri di sela dialog dengan sejumlah sopir kontainer di JICT Tanjung Priok, Kamis (10/6/2021) kemarin.

Dalam dialog itu, sopir kontainer mengeluhkan aksi pungli yang dilakukan secara paksa oleh para preman kepada sopir angkutan barang di Tanjung Priok.

Terkait ini, Wagub DKI mendukung perintah Presiden Jokowi agar aparat kepolisian menindak tegas preman pelaku pungli terhadap sopir kontainer.

"Saya setuju dengan Pak Jokowi, tidak dibenarkan pungli di mana pun. Tidak hanya di Tanjung Priok, di pelabuhan atau di mana pun," kata Riza, Jumat (11/6/2021).

Riza menyatakan seluruh aparat harus disiplin dan berintegritas menjalankan tugas sesuai kewenangan maupun aturan yang berlaku serta menjadi contoh teladan bagi masyarakat.

Wagub DKI juga meminta masyarakat melaporkan kepada aparat penegak hukum saat menemukan premanisme atau pungli agar segera dilakukan tindakan tegas.

Lebih jauh, Riza mengatakan telah berkoordinasi dengan Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya serta Forkominda lainnya melalui pertemuan rutin setiap pekan.

"Kegiatan bersama dan berkoordinasi melakukan rapat, dialog serta mencari solusi terkait masalah yang ada di Jakarta," tutur Riza dilansir dari Antara.

Baca Juga: Sopir Kontainer Ngadu ke Jokowi Kerap Dipalak Preman di Priok, 40 Orang Diamankan

Sebelumnya, Presiden Jokowi bertemu sejumlah sopir kontainer untuk mendengar langsung keluhan terkait adanya pungli.

Sopir bernama Agung Kurniawan (38) warga asal Ngawi mengadukan kepada Presiden tentang maraknya pungli menimpa di depo pelabuhan.

Depo adalah tempat meletakkan kontainer yang sudah dipakai atau mengambil kontainer yang akan dipakai shipping line.

Hal itu dikonfirmasi pula oleh rekan Agung bernama Abdul Hakim. Ia mengatakan kemacetan menambah leluasa pergerakan para preman tersebut dalam menjalankan aksinya memalak supir kontainer.

Mendengar keluhan itu, Presiden Jokowi langsung menelepon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo agar masalah itu segera dituntaskan.

Selanjutnya, anggota Polres Metro Jakarta Utara memeriksa secara intensif 24 orang yang diduga terkait kasus pungutan liar.

Pemeriksaan tersebut terjadi tak lama setelah Kapolri ditelepon Presiden Jokowi saat menerima aduan dari sopir kontainer di Dermaga Jakarta International Container Terminal (JICT) dan Terminal Peti Kemas Koja, Jakarta Utara, kemarin.

"Ya, sudah kami amankan ada 12 (orang) tambah 12, berarti ada 24 lagi kami periksa secara intensif dari dua lokasi. Satunya di depo PT Greeting Fortune Container (GFC), satunya lagi di depo PT Dwipa Kharisma Mitra Jakarta," kata Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Guruh Arif Darmawan.

Menurut Guruh, personelnya masih dalam tahap memeriksa dan belum menetapkan tersangka dari kasus kriminal jalanan itu.

Kapolres memastikan akan menindak tegas pihak-pihak yang terlibat guna mencegah pungli terjadi lagi di wilayah Jakarta Utara.