Pecat Delapan Petugas Dishub, Anies: Mereka Berseragam Tapi Melanggar

SuaraJakarta.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan geram dengan tindakan delapan petugas Dinas Perhubungan yang melanggar aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM Darurat. Pasalnya, mereka menggunakan seragam aparat tapi malah melanggar aturan.

Seharusnya, aparat sipil mengawasi pelaksanaan aturan yang dibuat. Namun ini malah sebaliknya, mereka memberikan contoh kepada masyarakat dengan melanggar.

"Pribadi-pribadi yang mengenakan seragam, bergerak, berbuat, bertindak atas nama negara. Orang-orang yang bertindak atas nama negara, dia tidak patut justru melanggar ketetapan," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (9/7/2021).

Anies pun menilai langkah pemecatan kepada delapan oknum petugas itu adalah keputusan yang tepat. Ia berharap petugas atau aparat lainnya tidak ada yang juga justru ikut melakukan pelanggaran.

Baca Juga: 33 Pelanggar PPKM Darurat di Tangerang Disidang Tipiring, Didenda hingga Rp 150 Ribu

"Ini adalah salah satu tindakan yang dilakukan untuk memastikan bahwa barisan di DKI Jakarta lurus, tegak, menegakan seluruh aturan yang ada. Semua ini menjadi pelajaran dan hikmah bagi semuanya," ujarnya.

Mantan Mendikbud ini pun berpesan kepada semua aparat, jika memang masih berkeinginan melanggar, maka sekalian saja lepas atribut sekaligus pekerjaannya.

"Ini pesan kepada semua, bila anda melakukan pelanggaran, bila Anda bertindak tidak patut, sementara anda membawa atribut negara maka atribut nya dilepas dan ikatan kerjanya dihentikan," tuturnya.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan, pihaknya telah melakukan penelusuran lebih lanjut setelah video delapan petugas itu viral di media sosial. Hasilnya, mereka dianggap melanggar aturan PPKM darurat.

"Adanya pelanggaran yang dilaksanakan oleh anggota PJLP Dinas Perhubungan terhadap pelaksanaan ketentuan yang diatur dalam keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta nomor 875 tahun 2021 tentang PPKM darurat Covid-19," ujar Syafrin di lokasi.

Baca Juga: PPKM Darurat Bikin Popularitas Empon-empon Meroket

Syafrin menyebut tindakan petugas yang berstatus Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) atau kontrak itu tidak bisa ditoleransi. Sebab selain melakukan pengawasan pelaksanaan PPKM, mereka seharusnya juga menaatinya.