Wagub DKI Sebut Kemiskinan di Jakarta Meningkat Akibat Pandemi Covid-19

SuaraJakarta.id - Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyebut angka kemiskinan meningkat akibat pandemi Covid-19 yang melanda tanah air sejak awal 2020.

Pernyataan Riza itu menanggapi data Badan Pusat Statistik atau BPS DKI Jakarta yang mencatat angka kemiskinan di Ibu Kota meningkat 5.100 orang atau menjadi 501.920 orang pada Maret 2021.

"Ya konsekuensinya jelas, pasti karena adanya Covid-19 dampak peningkatan pengangguran kemiskinan ada," kata Riza di Balai Kota Jakarta, Kamis (15/7/2021) malam.

Namun, kata Riza, Pemprov DKI berusaha mengatasi lonjakan angka kemiskinan melalui sejumlah program yang digulirkan untuk meminimalisir bahkan menanggulangi permasalahan ini.

Baca Juga: Delapan Nakes Gugur karena Covid-19, Wagub DKI: Risiko Tertinggi Ada pada Mereka

"Semua kita akan upayakan dan mengatasinya dengan program-program yang ada," ucap Riza.

BPS DKI Jakarta mencatat jumlah penduduk miskin di ibu kota mencapai 501.920 orang per Maret 2021. Angka itu bertambah 5.100 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin pada September 2020 yakni 496.840 orang.

Kepala BPS DKI Jakarta Buyung Airlangga mengatakan tingkat kemiskinan DKI Jakarta mencapai 4,72 persen dari total penduduk Ibu Kota atau meningkat sebesar 0,03 persen dibandingkan September 2020, yakni 4,69 persen.

"Untuk posisi Maret 2021 ini kemiskinan di DKI Jakarta sedikit meningkat dari 4,69 persen menjadi 4,72 persen, sehingga terjadi kenaikan kurang lebih 0,03 persen dibandingkan tahun lalu," ujar Buyung dalam keterangannya, Kamis.

Peningkatan penduduk miskin ini, lebih banyak akibat tingkat pengangguran di Ibu Kota yang meningkat dampak dari pandemi Covid-19 hingga mencapai 261.500 orang per Februari 2021.

Baca Juga: KPK Mau Panggil Anies soal Kasus Lahan Munjul, Wagub DKI: Dia Tak Terlibat

Angka itu terungkap setelah BPS melakukan perbandingan antara kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berlangsung hingga Agustus 2020 dengan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat/PPKM berbasis mikro hingga Februari 2021.