Epidemiolog Sebut Masa Krisis Belum Selesai, Apakah PPKM Diperpanjang?

SuaraJakarta.id - Apakah PPKM diperpanjang? Sebab epidemiolog Universitas Griffith di Australia, Dicky Budiman menekankan bahwa Indonesia belum terbebas dari gelombang Covid-19 terutama virus corona varian delta.

Aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 di Jawa-Bali berakhir hari ini, Senin, 23 Agustus 2021.

Terkait keputusan apakah akan kembali diperpanjang atau tidak, baru akan diumumkan nanti malam oleh pemerintah.

"Masa krisis masih ada, bahwa kita sudah melampaui puncak kasus untuk Jawa dan Bali secara umum, iya. Tapi belum selesai masa krisis ini dan masa depan dari kurva kita ini akan ditentukan oleh kita, manusia yang ada di masyarakat, pemerintah, swasta dan lainnya," ucapnya saat dihubungi Suara.com, Senin (23/8/2021).

Baca Juga: PPKM di Bandarlampung Diklaim Turunkan Mobilitas Warga hingga 25 Persen

PPKM yang diterapkan sejak awal Juli lalu memang mampu menahan pergerakan masyarakat saat ini.

Namun menurut Dicky, hal itu hanya mencegah kemungkinan skenario terburuk dari kasus Covid-19.

Tetapi tidak mengubah krisis yang terjadi.

"Harus diingat, PPKM ini hanya memperlambat penyebaran virus, dia tidak menghentikan, belum bisa menghentikan, karena tidak berhasil menemukan kasus-kasus yang banyak," imbuhnya.

Menurutnya, saat ini masih banyak kasus positif Covid-19 di Indonesia yang belum ditemukan.

Baca Juga: Apakah PPKM Diperpanjang Hari Ini?

Bahkan jumlahnya bisa mencapai 50 ribu per hari.

Kondisi itu terjadi lantaran masih belum optimalnya testing juga tracing yang dilakukan.

Bahkan, Dicky mengkritik bahwa pelacakan infeksi baru di Indonesia justru cenderung turun.

"Secara nasional, harusnya satu orang dites per 1.000 penduduk, ini hanya 0,4. Di tengah kondisi saat ini adalah untuk menemukan satu kasus terkonfirmasi covid di Indonesia hanya perlu 4 atau 5 orang di tes. Artinya positivity rate kita rata-rata di atas 20 persen sejak masa gelombang Delta, ini berbahaya," ucapnya.

Ia mengatakan, jika pemerintah memberlakukan pelonggaran PPKM tetapi tidak dengan ukuran yang tepat berdasarkan data epidemiologi setempat, maka akan berpotensi terjadi lonjakan baru lagi.