Tujuh Fraksi DPRD DKI Menolak, Usulan Hak Interpelasi PDIP-PSI Terancam Mandeg

Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI, Rani Mauliani memastikan, Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta tidak akan mengikuti langkah itu.

Menurut Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerindra DKI itu, mekanisme penggunaan hak interpelasi masih jauh untuk dilalui.

Setelah masuk ke meja pimpinan, harus musyawarahkan terlebih dahulu melalui Badan Musyawarah (Bamus) DPRD DKI untuk mengagendakan hak interpelasi.

"Kemarin, Kamis (26/8) agenda Rapimgab tiba-tiba dibatalkan dengan tanpa alasan. Agenda yang dibatalkan ini bisa berpengaruh pada agenda-agenda lainnya. Tapi, kami tetap hormati sikap teman-teman PSI dan PDIP. Namun, Gerindra tidak ikut soal interpelasi ini," tegasnya.

Baca Juga: PDIP-PSI Ajukan Interpelasi Formula E, PKS Bela Anies: Masih Bisa Pakai Cara-cara Lain

Sementara, Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD DKI, Basri Baco menegaskan, pihaknya menolak interpelasi terhadap Anies terkait Formula E.

"Kami nolak. Buang-buang waktu dan politis," ujarnya.

"Rakyat perlu perbaikan ekonomi, rakyat Jakarta perlu anaknya sekolah dan bantuan pendidikan. Bukan interpelasi," sambungnya.

Ketua Fraksi PKB DPRD DKI, Hasbiallah Ilyas menegaskan, usulan interpelasi terhadap Anies yang digulirkan oleh PDIP dan PSI dianggap tak rasional. Sebab, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) masih berpotensi terjadi kerugian daerah.

Menurut dia, jika ini tidak berjalan baru ada kerugian daerah. Artinya, balap mobil Formula E ini harus berjalan agar tak ada kerugian daerah.

Baca Juga: RESMI 33 Anggota DPRD DKI Ajukan Hak Interpelasi, Minta Formula E Dibatalkan

"Apa yang mau diinterpelasi? Pemprov gelar Formula E, jalankan rekomendasi BPK. Jadi, interpelasi ini tidak jelas. Kami menolak," tegasnya.