Gubernur Anies Jarang Ikut Rapat Paripurna Soal Anggaran, Begini Pembelaan Wagub Riza

SuaraJakarta.id - Ketidakhadiran Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam rapat paripurna pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD (P2APBD) Tahun 2020 mendapatkan sorotan. Pasalnya, tidak hanya sekali ini saja Anies alpa dalam rapat soal anggaran.

Awalnya, dalam rapat di gedung DPRD DKI, Rabu (8/9/2021) itu, Sekretaris Fraksi PSI Anthony Winza kali pertama menyinggungnya. Memang dalam paripurna kali ini Anies digantikan oleh Wakilnya, Ahmad Riza Patria.

"Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wagub yang selalu hadir di rapat-rapat penting seperti ini menggantikan pak gubernur yang kalau saya lihat di rapat seperti anggaran ini tidak terlihat hadir," ujarnya.

Anthony pun tak membahas lebih jauh soal ketidakhadiran Anies. Dia langsung menyimpulkan mantan Mendikbud itu gak hadir karena ada kesibukan lain.

Baca Juga: 38 Persen Anggota DPRD DKI Belum Serahkan LHKPN, Setwan: Kayaknya karena Lupa

"Mungkin beliau ada kesibukan lain, tapi saya menghargai Pak Wagub," katanya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, memang saat rapat itu Anies sedang ada pertemuan dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Balai Kota. 

Namun, sebelumnya saat rapat paripurna mengenai pandangan fraksi P2APBD pada 2 Agustus 2021 lalu, Anies juga tidak hadir.

Dia bahkan sempat mengunggah video sedang menyaksikan pertandingan olimpiade final bulu tangkis yang memenangkan pasangan Indonesia Greysiana Polii-Apriyani Rahayu.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria pun pasang badan membela Anies. 

Baca Juga: DKI Peringkat Satu Provinsi Paling Demokratis Berturut-turut Sejak Anies Menjabat Gubernur

"Kalau Pak Anies berkesempatan tentu beliau juga akan hadir bersama dengan wagub. Tapi, hari ini Pak Gubernur ada acara lain yang tidak bisa diwakilkan," katanya.

Selain itu, Riza juga menyebut hal ini lumrah dilakukan oleh kepala pemerintahan. Jika memang pimpinan tertinggi ada halangan, maka boleh saja diwakilkan.

"Tugasnya bergantian antara gubernur dan wagub saling membagi. Saya kira itu biasa saja, tidak mesti bersama-sama hadir, kita kan bagi tugas," katanya.