Sudah September, Kapan BST DKI Tahap 7 dan 8 Cair? Ini Kata Anggota Komisi A DPRD

SuaraJakarta.id - Sudah bulan September, kapan BST DKI tahap 7 dan 8 Juli-Agustus cair? Jawaban dari pertanyaan ini banyak dinantikan warga DKI Jakarta.

Diketahui, sebelumnya Pemprov DKI telah mencairkan bantuan sosial tunai (BST) tahap 5 dan 6 Mei-Juni sekaligus pada pertengahan Juli lalu.

Namun, Pemprov DKI kini belum bisa memberikan kepastian kapan BST DKI Juli dan Agustus akan dicairkan.

Terkait hal itu, anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Mujiyono menduga Pemprov DKI belum memiliki anggaran. Ia mengatakan kondisi keuangan DKI Jakarta saat ini sedang tidak baik.

"Setahu saya posisi cash flow-nya masih belum bagus," ujar Mujiyono saat dikonfirmasi, Kamis (9/9/2021).

Menurut Mujiyono, saat ini Pemprov DKI tidak bisa mengandalkan dana Belanja Tak Terduga atau BTT yang sudah menipis untuk anggaran BST.

Sementara Dana Bagi Hasil (DBH) dan dana perimbangan tidak bisa dicairkan cepat.

"BTT kan enggak cukup toh, kalau DBH masuk ke cash-in, dana perimbangan, DBH kan cairnya Oktober," jelasnya.

Karena itu, satu-satunya cara untuk menganggarkan dana BTT adalah dengan melakukan pengalokasian anggaran seperti penyaluran BST tahap 5-6.

Baca Juga: Pemprov DKI Segera Buka Tempat Wisata Ancol, Ini Persyaratan Bagi Pengunjung

Program yang dinilai bukan prioritas atau bisa ditunda harus dialihkan dananya demi bisa memberikan warga uang tunai.

"Peruntukkan dana penanggulangan COVID-19 itu, yang sudah disediakan hanya BST untuk 4 bulan, Januari-April. Kemudian pandemi terus berlangsung, dikerok lagi, kerjaan-kerjaan fisik dimatiin dapat Rp 623 miliar," tuturnya.

Selain refocusing, Pemprov DKI dinilainya hanya bisa mengandalkan pendapatan yang baru masuk seperti pajak.

Belum lama ini Pemprov DKI membuat program diskon pajak bumi dan bangunan (PBB) demi menambah uang yang masuk.

"Kan PBB itu bulan Agustus diskon 20 persen, bulan September diskon 15 persen. Kan itu diharapkan cash in-nya lebih cepat. Mungkin sudah ready," ucapnya.

Politisi Demokrat ini juga menyebut BST bukan sepenuhnya tanggung jawab dari Pemprov DKI.