SuaraJakarta.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memberikan sanksi tegas kepada pengelola gedung atau perkantoran yang masih nakal pakai air tanah.
Sanksi tersebut mulai dari penghentian sementara operasional kantor, penyegelan hingga denda sebesar Rp 50 juta.
Hal itu disampaikan Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota Jakarta, Selasa (12/10/2021) malam.
"Ada sanksi peringatan tertulis penghentian sementara atau penyegelan penyumbatan, termasuk juga sanksi denda sanksi pidana ada ya. Sanksi denda ini Rp 50 juta, ada sanksinya semua," ujar Wagub DKI.
Sanksi tersebut mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan dan Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan masih berlaku untuk penggunaan air tanah.
Karena itu, Riza meminta pemilik perkantoran di Jakarta untuk menghentikan pemakaian air tanah dan beralih menggunakan air perpipaan dengan berlangganan Perusahaan Air Minum (PAM).
"Ya tentu ada sanksi ada aturannya Perda 10/1998," ucap dia.
Politisi Partai Gerindra itu menyebut pendistribusian air bersih di DKI Jakarta baru mencapai 60 persen.
Namun kata dia, jika semua beralih ke air PAM, Pemprov DKI akan menyanggupi kebutuhannya untuk mengatasi penurunan air tanah di Jakarta.
Baca Juga: Wagub DKI Bakal Beri Sanksi Perkantoran yang Masih Pakai Air Tanah, Denda hingga Rp50 Juta
"Existing 1,7 juta meter kubik per hari yang dibutuhkan cakupannya 64 persen kebutuhan ke depan itu nanti untuk 100 persen di tahun 2030, Insya Allah," kata Riza.
Riza mengatakan bahwa nantinya sejumlah sumber air bersih yang akan disalurkan ke Jakarta yakni dari Penyediaan Air Minum (PAM) Karian-Serpong, Waduk Jatiluhur, serta Waduk Juanda.
Adapun penyaluran air bersih ini bekerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
"Program-program yang kita rencanakan Insya Allah nanti selesai dan diharapkan pada tahun 2030, 100 persen cakupan air di Jakarta bisa terpenuhi," jelas dia.
Lebih lanjut, Riza mengatakan bahwa ada industri usaha, hotel di Jakarta yang sudah menggunakan air bersih PAM.
Karena itu ia berharap perkantoran yang belum menggunakan air tanah dapat beralih ke PAM.
Berita Terkait
-
Cara Mengaktifkan Kembali BPJS Kesehatan Nonaktif Tanpa Denda Layanan Lewat HP
-
Daftar 12 Pelanggaran Lalu Lintas yang Diincar Kamera ETLE, Nomor Satu Denda Tilang Termahal
-
Singapura Naikkan Denda Kabut Asap Lintas Batas, Ancam Cabut Akses Bisnis Perusahaan Nakal
-
Telat Bayar Pajak Kendaraan? Bapenda DKI Hapus Denda hingga Akhir 2026
-
Pemprov DKI Jakarta Gelar Pemutihan Denda Pajak Kendaraan Hingga Akhir Desember 2026
Terpopuler
- Cara Cek BSU 2026 di JMO dengan Mudah
- 6 Sabun Cuci Muka Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
- Fitur Pengkinian Data Rekening BSU Tidak Tersedia untuk Data Anda Maksudnya Apa?
- Habiburokhman Umumkan Gibran Serahkan Surat Mundur ke MPR Hari Ini, Disambut Tawa Anggota
- 10 Sepatu Lari 10K Terbaik, dari Brand Lokal hingga Internasional
Pilihan
-
Surat Mundur Gibran Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Fakta Mengejutkan
-
Detik-detik Mengharukan: Gibran Membungkuk, Cium Tangan, dan Peluk Erat Prabowo di Istana
-
Momen Haru di Istana: Kala Prabowo Berat Hati Lepas Gibran yang Mundur dari Kursi Wapres
-
Terima Gibran Mundur dari Wapres, Prabowo: Dengan Berat Hati, Saya Hormati Keputusan Beliau
-
Surat Resign Singkat Cuma Lima Paragraf, Yusril Ungkap Alasan Gibran Mundur dari Wapres
Terkini
-
Industri Makanan Tumbuh 7,09 Persen, Penguatan Pertanian Hulu-Hilir Jadi Sorotan
-
BRI Kartu Kredit Touch Bikin Transaksi Digital dan Belanja Online Makin Untung
-
Waketum PBNU Gus Ipul : Kita Percaya Penuh Pada Presiden Prabowo
-
Gus Ipul Tegaskan Muktamar ke-35 NU Tak Terkait Uang Korupsi
-
Universitas Esa Unggul Raih Penghargaan Silver Winner Anugerah Diktisaintek