Pemprov DKI Bakal Bangun 2 Fasilitas Pengelolaan Sampah, Dikerjakan Tahun Depan

SuaraJakarta.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perumda Sarana Jaya berencana membangun dua Fasilitas Pengolahan Sampah Antara (FPSA). Proyek ini rencananya bakal dilaksanakan mulai tahun depan.

Direktur Keuangan Sarana Jaya, Bima Priyo Santosa mengatakan, masalah sampah di Jakarta bukanlah hal yang baru. Namun, kerap kali masyarakat lebih menyoroti persoalan lain yang lebih terlihat seperti banjir dan macet.

"Sampah itu orang mungkin tidak terlalu sadar, bahwa pengolahan sampah itu sangat signifikan sangat penting bagi perkotaan. Dan itu yang menjadi tugas kita," ujar Bima dalam webinar, Jumat (15/10/2021).

Bima mengatakan, pihaknya oleh Pemprov DKI Jakarta telah diamanatkan membangun dua FPSA di ibu kota. Sejauh ini, pengerjaan proyek masih dalam tahap lelang untuk menentukan mitra penggarapnya.

Baca Juga: Cegah Kejadian Rachel Venya Terulang, Pemprov DKI Awasi Atlet PON Selama Karantina

Karena itu, belum ditentukan lokasi untuk pembuatan dua fasilitas ini.

"Kita berharap untuk nanti ada perkembangan yang signifikan di bulan November, sehingga kita berharap tahun depan ini sudah mulai aktivitas fisik dari project itu," jelasnya.

Menurutnya dua FPSA yang dibangun ini bakal memberikan dampak besar pada pengelolaan sampah di ibu kota yang masih mengandalkan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu atau TPST Bantargebang. Apalagi nantinya sistem yang dibuat akan ramah lingkungan dan menggunakan teknologi modern.

"Sampah ini hal yang urgent, important, bagi Jakarta, yang kalau tidak ada penanganan itu mungkin tiga tahun atau empat tahun itu katanya Bantargebang bisa penuh. Dan kebayang ya kalau Bantargebang penuh itu Jakarta seperti apa," katanya.

Guru Besar Teknik Lingkungan Institut Teknologi Bandung (ITB), Enri Damanhuri menyarankan, pembangunan dua FPSA itu dibangun dengan pertimbangan matang sesuai dengan produksi sampah di ibu kota.

Baca Juga: Imbas Target Pendapatan Turun 10,27 Persen, Pemprov DKI Pangkas Anggaran Belanja

Karena menggunakan teknologi modern, harus disesuaikan kapasitasnya agar pengelolaan berjalan maksimal.