Jadi Panglima TNI Baru, Ini 3 PR Andika Perkasa

SuaraJakarta.id - Komisi I DPR RI telah menyetujui pencalonan KSAD Jenderal TNI Andika Perkasa sebagai Panglima TNI yang baru menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang memasuki masa pensiun.

Anggota Komisi I DPR RI Sukamta menilai ada tiga PR atau pekerjaan rumah yang harus diselesaikan calon Panglima TNI Jenderal TNI Andika Perkasa.

Salah satunya, kata Sukamta, terkait memanasnya situasi di Laut Natuna Utara.

"Pertama, tugas menjaga kedaulatan NKRI khususnya di wilayah perbatasan yang sedang memanas seperti di Laut Natuna Utara, perbatasan Papua dengan Papua Nugini," ujarnya, Senin (8/11/2021).

Baca Juga: Fit & Proper Pakai Outfit Ala Militer, Komisi I Disebut Mirip Anak-anak Mau Piknik Bareng

Dia menilai kedua wilayah tersebut menjadi perhatian dari masyarakat Indonesia dan internasional. Karena itu menurut dia langkah taktis, strategis dan humanis harus dilakukan secara tepat.

PR kedua adalah pertahanan siber dan bawah laut, karena beberapa tahun terakhir pertahanan siber dan bawah laut Indonesia berulangkali bobol.

"Peretas membobol situs-situs pemerintah, mengambil data-data strategis negara. Sedangkan seaglider memetakan bawah laut Indonesia dengan beragam potensi lautannya. Panglima TNI yang baru harus punya strategi dan solusi menangani masalah-masalah ini," ujarnya.

Ketiga, menurut Sukamta, meningkatkan kapasitas, kualitas, profesionalitas dan kesejahteraan anggota TNI yang memadai dengan harapan bisa mendorong peningkatan kualitas anggota TNI.

Dia menilai jangan sampai ada lagi berita-berita tentang kondisi memprihatinkan anggota TNI beserta alat utama sistem senjata (alutsista) yang sedang berjuang di garda depan pertahanan negara.

Baca Juga: Kenakan Outfit Ala Militer saat Uji Kelayakan Jenderal Andika, Komisi I Disebut Norak

"TNI harus terus memperkuat dan memelihara alutsista pertahanan dengan baik. Selain itu harus mengedepankan industri pertahanan dalam negeri," tuturnya.

Sukamta juga meminta Panglima TNI yang baru Jenderal Andika Perkasa agar fokus pada tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) dan tidak ikut terseret hiruk pikuk politik menjelang Pilpres 2024.