Ronald Seger Prabowo
Minggu, 22 November 2026 | 22:32 WIB
Ilustrasi. Kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah terus meningkat. [Pixabay]
Baca 10 detik
  • Pemerintah menaikkan alokasi Transfer ke Daerah dalam APBN 2026 menjadi Rp726,2 triliun pada November lalu untuk menangani bencana dan pelayanan publik.
  • Ketua Umum Asbanda Agus H Widodo menyatakan daerah memerlukan obligasi daerah dan sindikasi BPD untuk memperbesar kapasitas investasi pembangunan infrastruktur.
  • Asbanda mengusulkan lima agenda percepatan obligasi daerah serta skema sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah untuk mendanai proyek infrastruktur skala besar.

SuaraJakarta.id - Kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah terus meningkat. Pemerintah daerah dituntut menyediakan fasilitas kesehatan, transportasi publik, hingga infrastruktur air bersih yang membutuhkan investasi dalam jumlah besar.

Di sisi lain, kemampuan fiskal daerah masih berkaitan erat dengan dukungan anggaran pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD).

Dalam APBN 2026, pemerintah awalnya mengalokasikan TKD sebesar Rp693 triliun. Namun, alokasi tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Rp726,2 triliun per November 2026 untuk mengakomodasi tambahan kebutuhan daerah, termasuk penanganan bencana dan pelayanan publik.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Salah satu instrumen yang berpotensi dimanfaatkan adalah obligasi daerah, yakni surat utang yang diterbitkan pemerintah daerah untuk membiayai proyek pembangunan.

Persoalannya, hingga saat ini belum ada pemerintah daerah yang berhasil merealisasikan penerbitan obligasi tersebut. Padahal, pemerintah telah menyediakan sejumlah landasan hukum untuk mendukung penerbitannya, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, serta POJK Nomor 10 Tahun 2024.

Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo, menilai obligasi daerah dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperbesar kapasitas investasi pemerintah daerah. Namun, penerbitannya membutuhkan sejumlah langkah persiapan agar bisa dimanfaatkan secara optimal.

Agus yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menyebut ada lima agenda yang perlu dipercepat. Agenda tersebut meliputi penyamaan persepsi mengenai fungsi obligasi daerah, penerapan skema pembayaran berbasis pendapatan proyek, penyiapan proyek yang layak dibiayai (bankable), kepastian hukum dan perlindungan investor, serta pelaksanaan proyek percontohan.

"Obligasi daerah ini harus dilihat sebagai upaya memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di daerah. Bukan semata-mata karena adanya pemotongan anggaran transfer ke daerah, tetapi kebutuhan pembangunan terus meningkat dan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik juga semakin tinggi," kata Agus, Minggu (22/11/2026).

Menurut Agus, kebutuhan pembangunan daerah tidak bisa terus bergantung pada mekanisme penganggaran APBD tahunan. Sejumlah proyek strategis membutuhkan pembiayaan besar dan waktu pengerjaan relatif cepat, seperti pembangunan rumah sakit daerah berstandar nasional, penyediaan air bersih, hingga pengembangan transportasi publik.

Baca Juga: Spun Pile sebagai Fondasi Kokoh Infrastruktur Maritim di Jakarta

Jika seluruh kebutuhan tersebut hanya mengandalkan APBD, proses pembangunan berpotensi berjalan lebih lambat. Karena itu, obligasi daerah dapat menjadi sumber pendanaan tambahan untuk mempercepat realisasi proyek.

Dia menilai, salah satu hal yang perlu diluruskan adalah anggapan penerbitan obligasi daerah akan membebani APBD pada tahun-tahun berikutnya, terutama ketika masa jabatan kepala daerah telah berakhir.

"Obligasi daerah seharusnya tidak menjadi substitusi anggaran akibat pemotongan TKD. Instrumen ini harus menjadi tambahan investasi. Kalau sebelumnya kapasitas investasi daerah 100, dengan adanya obligasi seharusnya bisa meningkat menjadi 120 atau 130," jelasnya.

Agus menjelaskan, agenda kedua yang perlu disiapkan adalah skema pembayaran obligasi dengan mengandalkan pendapatan dari proyek yang dibiayai.

Dengan skema tersebut, kewajiban pembayaran pokok dan bunga obligasi tidak sepenuhnya bergantung pada alokasi APBD. Pemerintah daerah bisa memanfaatkan pendapatan operasional dari proyek sebagai sumber pembayaran kepada investor.

"Kalau obligasi digunakan untuk membangun transportasi publik, sumber pembayarannya bisa berasal dari pendapatan operasional transportasi tersebut. Begitu juga rumah sakit, bisa dari pendapatan dan perputaran usaha rumah sakit," paparnya.

Load More