- Pemerintah menaikkan alokasi Transfer ke Daerah dalam APBN 2026 menjadi Rp726,2 triliun pada November lalu untuk menangani bencana dan pelayanan publik.
- Ketua Umum Asbanda Agus H Widodo menyatakan daerah memerlukan obligasi daerah dan sindikasi BPD untuk memperbesar kapasitas investasi pembangunan infrastruktur.
- Asbanda mengusulkan lima agenda percepatan obligasi daerah serta skema sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah untuk mendanai proyek infrastruktur skala besar.
SuaraJakarta.id - Kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah terus meningkat. Pemerintah daerah dituntut menyediakan fasilitas kesehatan, transportasi publik, hingga infrastruktur air bersih yang membutuhkan investasi dalam jumlah besar.
Di sisi lain, kemampuan fiskal daerah masih berkaitan erat dengan dukungan anggaran pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD).
Dalam APBN 2026, pemerintah awalnya mengalokasikan TKD sebesar Rp693 triliun. Namun, alokasi tersebut kemudian ditingkatkan menjadi Rp726,2 triliun per November 2026 untuk mengakomodasi tambahan kebutuhan daerah, termasuk penanganan bencana dan pelayanan publik.
Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah perlu mencari sumber pembiayaan alternatif agar pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Salah satu instrumen yang berpotensi dimanfaatkan adalah obligasi daerah, yakni surat utang yang diterbitkan pemerintah daerah untuk membiayai proyek pembangunan.
Persoalannya, hingga saat ini belum ada pemerintah daerah yang berhasil merealisasikan penerbitan obligasi tersebut. Padahal, pemerintah telah menyediakan sejumlah landasan hukum untuk mendukung penerbitannya, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, serta POJK Nomor 10 Tahun 2024.
Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo, menilai obligasi daerah dapat menjadi salah satu instrumen untuk memperbesar kapasitas investasi pemerintah daerah. Namun, penerbitannya membutuhkan sejumlah langkah persiapan agar bisa dimanfaatkan secara optimal.
Agus yang juga menjabat Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) menyebut ada lima agenda yang perlu dipercepat. Agenda tersebut meliputi penyamaan persepsi mengenai fungsi obligasi daerah, penerapan skema pembayaran berbasis pendapatan proyek, penyiapan proyek yang layak dibiayai (bankable), kepastian hukum dan perlindungan investor, serta pelaksanaan proyek percontohan.
"Obligasi daerah ini harus dilihat sebagai upaya memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di daerah. Bukan semata-mata karena adanya pemotongan anggaran transfer ke daerah, tetapi kebutuhan pembangunan terus meningkat dan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik juga semakin tinggi," kata Agus, Minggu (22/11/2026).
Menurut Agus, kebutuhan pembangunan daerah tidak bisa terus bergantung pada mekanisme penganggaran APBD tahunan. Sejumlah proyek strategis membutuhkan pembiayaan besar dan waktu pengerjaan relatif cepat, seperti pembangunan rumah sakit daerah berstandar nasional, penyediaan air bersih, hingga pengembangan transportasi publik.
Baca Juga: Spun Pile sebagai Fondasi Kokoh Infrastruktur Maritim di Jakarta
Jika seluruh kebutuhan tersebut hanya mengandalkan APBD, proses pembangunan berpotensi berjalan lebih lambat. Karena itu, obligasi daerah dapat menjadi sumber pendanaan tambahan untuk mempercepat realisasi proyek.
Dia menilai, salah satu hal yang perlu diluruskan adalah anggapan penerbitan obligasi daerah akan membebani APBD pada tahun-tahun berikutnya, terutama ketika masa jabatan kepala daerah telah berakhir.
"Obligasi daerah seharusnya tidak menjadi substitusi anggaran akibat pemotongan TKD. Instrumen ini harus menjadi tambahan investasi. Kalau sebelumnya kapasitas investasi daerah 100, dengan adanya obligasi seharusnya bisa meningkat menjadi 120 atau 130," jelasnya.
Agus menjelaskan, agenda kedua yang perlu disiapkan adalah skema pembayaran obligasi dengan mengandalkan pendapatan dari proyek yang dibiayai.
Dengan skema tersebut, kewajiban pembayaran pokok dan bunga obligasi tidak sepenuhnya bergantung pada alokasi APBD. Pemerintah daerah bisa memanfaatkan pendapatan operasional dari proyek sebagai sumber pembayaran kepada investor.
"Kalau obligasi digunakan untuk membangun transportasi publik, sumber pembayarannya bisa berasal dari pendapatan operasional transportasi tersebut. Begitu juga rumah sakit, bisa dari pendapatan dan perputaran usaha rumah sakit," paparnya.
Skema tersebut dinilai dapat mengurangi risiko pembebanan APBD sekaligus memberikan kepastian kepada pemerintah pusat dan investor mengenai sumber pembayaran obligasi.
Agenda ketiga adalah menyiapkan daftar proyek atau pipeline yang layak dibiayai. Pemerintah daerah perlu menginventarisasi proyek pembangunan yang memiliki perencanaan matang, kelayakan ekonomi, serta potensi pendapatan yang jelas.
Selanjutnya, agenda keempat menyangkut kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan investor. Ketiga aspek tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan pasar terhadap instrumen obligasi daerah.
Sementara itu, agenda kelima adalah mendorong pelaksanaan proyek percontohan. Pemerintah daerah bisa memulai penerbitan obligasi untuk satu atau dua proyek terlebih dahulu sebelum memperluas penerapannya ke daerah lain.
Selain obligasi daerah, Agus juga menawarkan skema sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai alternatif pembiayaan proyek pembangunan berskala besar.
Dia menyebutkan, jika seluruh aset BPD digabungkan, nilainya telah mencapai sekitar Rp1.100 triliun. Jumlah tersebut menempatkan BPD dalam kelompok lima besar industri perbankan nasional.
Sementara itu, total penyaluran kredit BPD mencapai sekitar Rp660 triliun dengan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun hampir Rp800 triliun.
Menurut Agus, potensi tersebut bisa dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan proyek infrastruktur dan pelayanan publik melalui kerja sama sejumlah BPD.
Salah satu proyek yang berpeluang dibiayai melalui skema tersebut adalah pembangunan instalasi pengolahan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Bekasi atau kawasan Jatiluhur.
Skema sindikasi diperlukan karena proyek dengan kebutuhan dana besar tidak selalu dapat ditanggung oleh satu bank daerah. Selain keterbatasan kapasitas pendanaan, perbankan juga harus mematuhi ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK).
"Kalau hanya mengandalkan satu bank daerah, tentu ada keterbatasan dalam penyaluran kredit karena ketentuan BMPK. Melalui sindikasi, kapasitas pembiayaan beberapa BPD bisa digabungkan sehingga proyek yang lebih besar dapat dibiayai bersama," ujarnya.
Agus menegaskan, BPD siap mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan pembangunan daerah. Menurut dia, masih terdapat anggapan bank daerah hanya berfokus pada pembiayaan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN).
Padahal, BPD juga telah menyalurkan pembiayaan ke berbagai sektor produktif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dia mencontohkan peluang pembiayaan pengembangan layanan transportasi Trans Jatim agar jangkauannya semakin luas hingga seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Bahkan, melalui skema sindikasi antar-BPD, pembiayaan proyek dengan kebutuhan dana Rp5 triliun hingga Rp10 triliun dapat menjadi alternatif yang dipertimbangkan pemerintah daerah.
"Kalau pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada BPD untuk terlibat lebih jauh dalam pembiayaan proyek pembangunan, kami siap berkontribusi melalui skema sindikasi," pungkasnya.
Adapun dalam kegiatan tersebut hadir Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak, Direktur Eksekutif Departemen Penilaian Emiten, Perusahaan Publik, Perizinan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon I Made Bagus Tirthayatra, serta Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas Juwita Lestari. (*)
Berita Terkait
Terpopuler
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- Dari 10 Jadi 350 Ekor, Alumnus UGM Ini Kembangkan Peternakan Kambing Beromzet Ratusan Juta
- 4 Hari Usai Tolak Relokasi Badak Jawa, Kampung Adat Baduy Luar Terbakar Hebat
- Duduk Perkara Cakra Adi Negara facebooker Ditangkap Polisi
- JPW Tagih Hasil Pemeriksaan 11 Polisi Usai Demo Jogja
Pilihan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
Terkini
-
Kebutuhan Pembiayaan Pembangunan Daerah Meningkat, Obligasi Jadi Alternatif Pendanaan
-
Zulkifli Hasan: Tak Ada Keracunan MBG Usai Penyadapan Terungkap
-
Nataru 2026/2027, Ada Motor Gratis dan Diskon Tiket Kereta 30 Persen
-
Penjualan Properti Melemah, Pengembang Dituntut Hadirkan Produk Bernilai Tambah
-
Penerima Bisyaroh Naik Jadi 13.500 Guru, Mas Dhito: Tak Boleh Ada Potongan!