Ronald Seger Prabowo
Minggu, 22 November 2026 | 22:32 WIB
Ilustrasi. Kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di daerah terus meningkat. [Pixabay]
Baca 10 detik
  • Pemerintah menaikkan alokasi Transfer ke Daerah dalam APBN 2026 menjadi Rp726,2 triliun pada November lalu untuk menangani bencana dan pelayanan publik.
  • Ketua Umum Asbanda Agus H Widodo menyatakan daerah memerlukan obligasi daerah dan sindikasi BPD untuk memperbesar kapasitas investasi pembangunan infrastruktur.
  • Asbanda mengusulkan lima agenda percepatan obligasi daerah serta skema sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah untuk mendanai proyek infrastruktur skala besar.

Skema tersebut dinilai dapat mengurangi risiko pembebanan APBD sekaligus memberikan kepastian kepada pemerintah pusat dan investor mengenai sumber pembayaran obligasi.

Agenda ketiga adalah menyiapkan daftar proyek atau pipeline yang layak dibiayai. Pemerintah daerah perlu menginventarisasi proyek pembangunan yang memiliki perencanaan matang, kelayakan ekonomi, serta potensi pendapatan yang jelas.

Selanjutnya, agenda keempat menyangkut kepastian hukum, transparansi, dan perlindungan investor. Ketiga aspek tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan pasar terhadap instrumen obligasi daerah.

Sementara itu, agenda kelima adalah mendorong pelaksanaan proyek percontohan. Pemerintah daerah bisa memulai penerbitan obligasi untuk satu atau dua proyek terlebih dahulu sebelum memperluas penerapannya ke daerah lain.

Selain obligasi daerah, Agus juga menawarkan skema sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai alternatif pembiayaan proyek pembangunan berskala besar.

Dia menyebutkan, jika seluruh aset BPD digabungkan, nilainya telah mencapai sekitar Rp1.100 triliun. Jumlah tersebut menempatkan BPD dalam kelompok lima besar industri perbankan nasional.

Sementara itu, total penyaluran kredit BPD mencapai sekitar Rp660 triliun dengan dana pihak ketiga (DPK) yang dihimpun hampir Rp800 triliun.

Menurut Agus, potensi tersebut bisa dioptimalkan untuk mendukung pembiayaan proyek infrastruktur dan pelayanan publik melalui kerja sama sejumlah BPD.

Salah satu proyek yang berpeluang dibiayai melalui skema tersebut adalah pembangunan instalasi pengolahan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Bekasi atau kawasan Jatiluhur.

Baca Juga: Spun Pile sebagai Fondasi Kokoh Infrastruktur Maritim di Jakarta

Skema sindikasi diperlukan karena proyek dengan kebutuhan dana besar tidak selalu dapat ditanggung oleh satu bank daerah. Selain keterbatasan kapasitas pendanaan, perbankan juga harus mematuhi ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK).

"Kalau hanya mengandalkan satu bank daerah, tentu ada keterbatasan dalam penyaluran kredit karena ketentuan BMPK. Melalui sindikasi, kapasitas pembiayaan beberapa BPD bisa digabungkan sehingga proyek yang lebih besar dapat dibiayai bersama," ujarnya.

Agus menegaskan, BPD siap mengambil peran lebih besar dalam pembiayaan pembangunan daerah. Menurut dia, masih terdapat anggapan bank daerah hanya berfokus pada pembiayaan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN).

Padahal, BPD juga telah menyalurkan pembiayaan ke berbagai sektor produktif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Dia mencontohkan peluang pembiayaan pengembangan layanan transportasi Trans Jatim agar jangkauannya semakin luas hingga seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur.

Bahkan, melalui skema sindikasi antar-BPD, pembiayaan proyek dengan kebutuhan dana Rp5 triliun hingga Rp10 triliun dapat menjadi alternatif yang dipertimbangkan pemerintah daerah.

Load More