SuaraJakarta.id - Pemprov DKI Jakarta menargetkan kegiatan job fair 2021 atau bursa kerja yang diadakan di lima kota administratif dapat menyerap 15.000-18.000 tenaga kerja baru.
Kegiatan job fair kali ini diselenggarakan pada 6-14 Desember 2021 dengan diikuti oleh lebih dari 200 perusahaan swasta terkemuka.
Terdapat lebih dari 18.000 lowongan pekerjaan dalam job fair 2021 yang diadakan di lima kota administratif DKI Jakarta ini.
"Kami menargetkan sekitar 15 ribu-18 ribu tenaga kerja yang terserap. Saya sudah keliling, dan menanyakan dia (perusahaan) rata-rata ternyata butuh 30-200 pekerja," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah saat mengunjungi Job Fair di Plaza Semanggi, Jakarta Selatan, Kamis (9/12/2021).
Andri mengatakan job fair ini juga akan berdampak dalam penurunan angka pengangguran di DKI Jakarta, apabila bursa kerja tersebut dapat menyerap puluhan ribuan tenaga kerja baru.
"Ini sangat disambut baik sekali, bukan hanya pencari kerja, namun juga pemberi kerja. Karena bisa berinteraksi langsung kepada para calon pekerja," ujar Andri Yansyah.
Dia menambahkan tingkat pengangguran di Ibu Kota masih terbilang cukup tinggi yakni sebesar 8,5 persen atau sekitar 461 ribu orang pada 2021.
Jumlah itu telah mengalami penurunan dibanding pada 2020 yang mencapai 10,95 persen atau setara 573 ribu orang berstatus pengangguran.
"Itu yang terdata, mungkin untuk yang tidak terdata juga bisa banyak," tutur Andri Yansyah.
Baca Juga: Waspada Banjir Rob, Pemprov DKI Siapkan Tempat Pengungsian hingga Logistik
Karena itu, guna menekan angka pengangguran tersebut, Pemprov DKI melakukan inovasi penyediaan lowongan kerja melalui aplikasi Jaknaker.go.id. Melalui aplikasi itu, para pencari kerja di DKI dimudahkan untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka inginkan.
Selain menyediakan lowongan kerja, Andri Yansah mengatakan bahwa pihaknya juga menyediakan fasilitas pelatihan hingga pembinaan para pekerja agar mendapatkan rekomendasi pekerjaan yang tepat.
"Informasi ini diberikan seluas-luasnya, supaya masyarakat itu dalam mengikuti pelatihan kerja dia enggak asal-asalan. Tapi disesuaikan dengan pasar kerja yang tersedia sehingga link and match nya itu benar-benar terwujud," ungkap Andri Yansyah..
"Sampai saat ini di Jaknaker.go.id sudah ada informasi dari pelaku usaha sekitar 7.986 lowongan pekerjaan. Jadi pelaku usaha yang menginformasikan di usahanya ada sekian. Nah ini betul-betul harus dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat," ungkap dia.
Berita Terkait
-
Setelah Netflix, Pemprov DKI Gandeng Asosiasi Film Amerika Serikat Demi Kota Sinema
-
Bidik Pasar Kerja Jerman hingga Jepang, Pemprov DKI Jakarta Siapkan Pelatihan Bahasa Asing Gratis
-
Kawasan Kumuh Anak Kali Krukut Bakal Ditata Mulai 2027
-
Jangan Persulit Warga Terdampak! Ini Tuntutan Warga Kampung Pelangi Jaksel soal Rusun
-
Penantian Panjang Warga Jakarta Berakhir, Masjid Apung Ancol Resmi Berdiri
Terpopuler
- 2 Sabun Cuci Muka Wardah Terbaik untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas
- OJK Respon Isu Dirut MNC Dicekal Usai Keterangan Kontroversial Jusuf Hamka
- Kajian UGM: Durasi Pidato Prabowo Naik Tiga Kali Lipat, Ucapan Tidak Pantas Tercatat 311 Kali
- Bau Babi di Kapal ASDP Tuai Keluhan Penumpang, Pemerhati Usul Kapal Khusus Ternak dari APBN
- Penyekapan 10 Calon ART Gegerkan Surabaya, Pemkot Segel Penampungan di Kedung Anyar
Pilihan
-
Lepas Jaket Almamater, Mahasiswa Melebur dalam Aksi di Bundaran HI
-
RM Soeharjo Djajengasmoro: Tokoh Penting Pemuda yang Didepak dari Kampus Sendiri karena Ijazah
-
'Partai Mahasiswa' Serbia Guncang Eropa! Kalahkan Rezim Lewat Pemilu
-
Kebakaran Hutan di Toraja Utara Hanguskan Kuburan Leluhur
-
Prabowo Tak Takut Ancaman MSCI, OJK: Kita Tetap Usaha Jadi Emerging Market
Terkini
-
BRI Kartu Kredit & Kartu BRI Debit Promo Spesial Sumpah Pemuda, Ada Cashback & Diskon Belanja Hemat
-
Belajar Geologi Tak Cukup dari Buku, Mahasiswa UGM Bedah Sampel Batuan Proyek Huu
-
Polda Metro Jaya Hentikan Penyelidikan Kasus Dugaan Penipuan Kripto Timothy Ronald
-
Kualitas Pendidikan Nasional Makin Kuat, Revitalisasi Sekolah dan Digitalisasi Terus Diperluas
-
Ada Potensi Kerugian Negara Rp104 Triliun, DPR Desak BPK Evaluasi WTP Kemenhut