Penduduk Miskin di Jakarta Berkurang 3.630 Orang, BPS DKI Ungkap Faktor Penurunannya

SuaraJakarta.id - Jumlah penduduk miskin di Jakarta berkurang sebanyak 3.630 orang. Atau menjadi 498,29 ribu per September 2021.

Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta menyebut jumlah itu turun 0,05 persen dibandingkan pencatatan pada Maret 2021 mencapai 501,92 ribu.

"Setelah setahun pandemi yang menyebabkan naiknya angka kemiskinan, untuk pertama kalinya angka kemiskinan di Jakarta turun," kata Kepala BPS DKI Jakarta Anggoro Dwitjahyono, Senin (17/1/2022).

Menurut Anggoro, ada berbagai faktor penyebab berkurangnya penduduk miskin di Jakarta. Hal ini tidak terlepas dari upaya pemerintah untuk menjaga stabilitas harga dan peningkatan daya beli masyarakat karena naiknya pendapatan secara umum.

Baca Juga: Usul Formula E Tonjolkan Budaya Betawi, PDIP: Karena Tuan Rumah Acara Ini DKI Jakarta

Dia menjelaskan, stabilitas harga ditunjukkan dengan laju inflasi yang stabil pada periode Maret-September 2021 yakni mencapai 0,26 persen.

Bahkan selama beberapa bulan terjadi deflasi sehingga masyarakat miskin masih mampu membeli barang untuk kebutuhan dasar.

Sedangkan, peningkatan daya beli ditandai dengan rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat miskin yang meningkat sebesar Rp 11.282 dari Rp 684.367 menjadi Rp 695.649.

Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang membaik berdampak terhadap pertumbuhan angkatan kerja baru pada periode Agustus 2020 hingga Agustus 2021, lapangan kerja di Jakarta mengurangi 42 ribu pengangguran.

Pada periode itu, lapangan kerja menyerap 36 ribu tenaga kerja baru sehingga total ada 78 ribu serapan tenaga kerja di Jakarta. Dari total jumlah itu, sebanyak 46 ribu pekerja di antaranya masuk di sektor formal.

Baca Juga: Datang ke Jakarta buat Berobat, Pratu Sahdi yang Tewas Ditusuk di Waduk Pluit Ternyata Prajurit Yonif 303 Garut

Program bantuan sosial oleh Pemerintah Pusat dan Pemprov DKI Jakarta turut mengurangi risiko menjadi penduduk miskin.

BPS melakukan pencatatan penduduk miskin dua kali dalam satu tahun yakni Maret dan September.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar mengacu standar Bank Dunia.

Dengan konsep itu, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.