Sebut Anies Tak Hargai Ide Orang, Ketua DPRD DKI: Beliau Menjadi Gubernur, Otaknya Jadi Presiden

SuaraJakarta.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menyayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang dianggapnya tak menghargai kerja yang telah dilakukan oleh gubernur sebelumnya.

Prasetyo pun mencotohkan soal pembangunan Ruang Publik Terpadu dan Ramah Anak (RPTRA) yang merupakan program unggulan era Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Namun kini berganti nama Taman Maju Bersama.

"Saya enggak ngerti itu Taman Maju Bersama. Kalau RPTRA kan paling gampang. Hal-hal seperti itu enggak bisa menghargai ide orang. Selalu mengatakan dia (Anies) yang paling benar," ujar Prasetyo yang dikutip Suara.com di akun YouTube Total Politik, Selasa (22/2/2022).

Pratsetyo juga mencontohkan soal Taman Kalijodo yang direvitalisasi menjadi ikon Jakarta. Namun, kata dia, Taman Kalijodo juga saat ini terbengkalai dan tidak terawat.

Baca Juga: Anies Baswedan Tanpa Jabatan Publik Disebut Bakal Lebih Leluasa, Pengamat: Elektabilitasnya Bukan Hanya Terjaga

"Soal Kalijodo, coba lihat sekarang, kembali ke asal muasalnya lagi. Padahal dulu kita mengeksekusi itu untuk tempat ikon baru, orang bisa main di situ. Itu kan sekarang berantakan lagi. Kayak begitu saja enggak bisa menjaga. Ini kan harus dihormati juga pemerintahan sebelumnya yang membuat. Pokoknya yang penting asal beda, ya repot," tutur Prasetyo.

Saat ditanya apakah Anies hanya menjalankan visi gubernur saja atau ingin ada perbedaan dari gubernur sebelumnya, Prasetyo menilai tidak.

Namun, ia menyebut Anies jabatannya gubernur, namun otaknya menjadi Presiden.

"Kalau saya bilang enggak ada pemikiran seperti itu juga. Beliau itu menjadi gubernur, otaknya jadi presiden, itu ya repot," kata Prasetyo.

Lebih lanjut, Politisi PDI Perjuangan itu mengatakan, dirinya berbicara apa adanya.

Baca Juga: Beban Berat Duet Anies-RK di Pilpres 2024: Elektabilitas, Partai dan Ongkos Pemilu

Pasalnya, kata Prasetyo, gubernur dan Ketua DPRD levelnya sama dan sama-sama dipilih rakyat, sehingga harus ada kebersaman antara DPRD dan Pemprov DKI.