Defisit APBN Regional DKI Jakarta 2022 Turun Jadi 1,25 persen pada Januari 2022

SuaraJakarta.id - Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Regional DKI Jakarta pada Januari 2022 mengalami defisit 1,25 persen atau Rp 26,73 triliun. Angka ini lebih baik dari defisit pada periode yang sama tahun 2021.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) DKI Jakarta, Alfiker Siringoringo menyebutkan, defisit APBN pada periode Januari 2021 sebesar 3,53 persen atau Rp 69,74 triliun, menjadi 1,25 persen atau Rp 26,73 triliun pada Januari 2022.

"Data ini menginformasikan terjadi penurunan defisit yang cukup baik, karena pendapatan kita cukup baik yang didatangkan dari pajak," kata Alfiker dalam konferensi pers Kinerja APBN Provinsi DKI Jakarta yang ditayangkan secara virtual, Selasa (1/3/2022).

Alfiker menjelaskan, menurunnya defisit APBN DKI Jakarta pada Januari 2022 didorong oleh peningkatan penerimaan negara yang terealisasi sebesar Rp 89,34 triliun atau tumbuh 57,46 persen dibandingkan Januari 2021.

Baca Juga: Tahun 2050, Gubernur Anies Baswedan Targetkan Jakarta Bebas Emisi Karbon

Secara struktur, kinerja pendapatan APBN regional cukup positif seiring dengan pulihnya perekonomian di DKI Jakarta, yakni sebesar Rp 89,34 triliun atau mencapai 9,22 persen dari target.

Pendapatan APBN regional ini ditopang dari penerimaan perpajakan yang mencapai Rp 77,72 triliun serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 11,6 triliun.

Sementara itu, belanja negara terealisasi Rp 116,08 triliun atau 6,01 persen dari pagu anggaran tahun 2022 dengan realisasi belanja K/L terendah pada belanja modal, belanja barang, dan belanja bansos.

Dibandingkan dengan Januari 2021, realisasi belanja bansos pada Januari 2022 menurun sangat signifikan dari Rp 20,40 triliun menjadi Rp 3,51 triliun.

Pemerintah berharap, realisasi APBN pada Januari 2023 mengalami penurunan defisit, bahkan kembali surplus.

Baca Juga: Gubernur Anies: Transformasi Kunci Menurunnya Tingkat Kemacetan-Polusi Jakarta

"Catatan pada tahun ini, kita harus memaksimalkan manfaat dari belanja atau defisit tahun ini. Tetapi mulai tahun depan 2023 akan kembali normal," kata Alfiker. [Antara]