Distribusi Air Bersih di Jakarta Baru 65 Persen, PSI: Padahal Ini Ibu Kota

SuaraJakarta.id - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI Anthony Winza menyoroti distribusi air bersih di Jakarta yang baru mencapai 65 persen. Ia menyayangkan Pemprov DKI Jakarta yang dianggapnya kurang melakukan inovasi lebih.

Hal ini dikatakan Anthony memperingati hari air bersih sedunia. Menurutnya, Pemprov harus lebih fokus pada pelayanan air bersih untuk masyarakat.

"Kami minta Pemprov DKI Jakarta untuk fokus pada dua hal, yaitu tingkatkan kuantitas distribusi air dan benahi kasus kebocoran air di Jakarta. Ini kebutuhan dasar dan hak asasi manusia. Tolong segera penuhi hak warga untuk akses air bersih," ujar Anthony, Rabu (23/3/2022).

Anthony menyebut tingkat kebocoran air atau non-revenue water atau NRW selama 2021 berada dikisaran 46,67 persen. Dia juga mengatakan baru sekitar 65 persen warga Jakarta yang dapat mengakses air bersih, masih jauh dari target Pemprov DKI Jakarta yang menargetkan cakupan layanan 79,61 persen di akhir 2022.

"Masih banyak yang belum dikerjakan padahal jabatan Pak Gubernur sudah mau selesai. Sampai saat ini baru sekitar 65 persen warga Jakarta yang menikmati distribusi air bersih, masih jauh dari target Pemprov DKI yaitu 79,61 persen. Ini Ibu kota, kok akses air bersih sulit sekali?" katanya.

Menurutnya, Pemprov harus segera melakukan pembenahan atas kebocoran air bersih itu. Pasalnya, air bersih merupakan kebutuhan mendasar masyarakat sehari-hari.

"Air itu kan akan dipakai juga untuk kegiatan keagamaan, mandi, memasak. Apa tidak kasian dengan masyarakat yang kadang menerima air keruh, bahkan air sering mati,” jelas Anthony.

Selain itu, Anthony menghimbau Pemprov DKI Jakarta untuk mendorong perubahan dengan memberikan dukungan penuh ke PDAM Jaya. Dia berharap isu air bersih tidak jalan di tempat.

"Momentum air bersih ini juga harus dimaknai dengan kesadaran tinggi. Perlu adanya perubahan nyata untuk masyarakat khususnya di bidang pengelolaan air. PDAM Jaya perlu mengatasi masalah air dengan cepat dan tepat, butuh dukungan besar dari Pemprov DKI Jakarta," pungkasnya.

Baca Juga: Terkait Kasus Dugaan Korupsi Formula E, KPK Kembali Periksa Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi