SuaraJakarta.id - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin berharap tidak ada perbedaan dalam penetapan awal Ramadhan 1443 Hijriah tahun ini, antara Muhammadiyah dengan pemerintah.
"Diharapkan tahun ini masih sama antara Muhammadiyah dan pemerintah," ujar Wapres, Selasa (29/3/2022).
Wapres mengatakan terkait penetapan awal Ramadhan, kecuali Muhamamdiyah, sudah ada kesepakatan sistem atau cara penetapan melalui sidang Isbat di Kementerian Agama (Kemenag).
Namun, Wapres mengatakan, seandainya terdapat perbedaan penetapan Ramadhan, maka sudah ada pemahaman bersama untuk saling bertoleransi.
"Artinya ada toleransi, ya, misalnya, Muhammadiyah ada pendekatan ada namanya wujudul hilal, asal ada hilal. Kalau pemerintah itu ada imkanur rukyah, kemungkinan rukyah, minimal dua derajat," ujarnya.
Meskipun demikian Wapres meyakini, jika melihat tahun ini, maka kemungkinan penetapan awal Ramadhan antara pemerintah dengan Muhammadiyah akan sama.
"Kalau melihat tahun ini kemungkinan lebih dari dua derajat, kemungkinannya akan sama. Mudah-mudahan sama," ucap Wapres berharap.
Berita Terkait
Terpopuler
- 7 Cara Menghilangkan Kerak Gosong di Bawah Setrika agar Tidak Lengket dan Mengkilap
- Gelar Bukan Segalanya, Boni Hargens Sepakat dengan Prof Gayus Lumbuun Soal Aturan Sidang S3
- Wakapolri Minta Jajaran Siap Hadapi Isu Aksi 'Black September', Apa Itu?
- Heran Febrie Adriansyah Dipanggil sebagai Tersangka, Pengacara: Baru Kali Ini Kami Lihat
- Nasi di Rice Cooker Cepat Bau dan Kuning? Begini 10 Cara Mengatasinya
Pilihan
-
Catat! Jadwal Resmi Timnas Indonesia di FIFA ASEAN Cup 2026: Lawan Malaysia di SUGBK
-
Rp11 Triliun Disiapkan untuk Isi Rekening Massal, Seorang Dapat Berapa?
-
Harusnya Bisa Kenyang dan Sehat, 230 Siswa di Pati Malah Keracunan Usai Santap MBG
-
Drone Thermal Dikerahkan, SAR Perluas Pencarian 5 Jurnalis Hilang di Perairan Anak Krakatau
-
Cari 5 Jurnalis Hilang di Anak Krakatau, 6 Kapal Sisir Laut hingga 271 Nautical Mile
Terkini
-
Wajah Baru Museum Kediri, Kini Jadi Pusat Layanan Budaya Terpadu
-
Raih Penghargaan IDX Channel 2026, BRImo Taiwan Jadi Solusi Keuangan Diaspora dan PMI
-
Kasus Dolar Singapura Palsu, Kuasa Hukum Ungkap Janji Imbalan 1.500 SGD Per Lembar
-
Abu Vulkanik Anak Krakatau Masih Terasa di Jakarta, 100 Dus Masker Dibagikan
-
Yohanis Agabi Mahuze: Jangan Biarkan Adat Malind Maklew Terputus di Tengah Zaman