Polda Metro Jaya Siapkan Pengamanan Terkait Perayaan Hari Buruh Besok

SuaraJakarta.id - Polda Metro Jaya telah menyiagakan pengamanan terkait aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada Minggu (1/5/2022) besok. Sejumlah elemen buruh diketahui bakal menggelar aksi di kawasan Jakarta Pusat.

"Kami fokus ini. Jadi untuk besok tetap Polda Metro menyiagakan pengamanan," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan di Bandara Soekarno-Hatta, Sabtu (30/4/2022).

Dari pemberitahuan yang masuk ke polisi, Zulpan menyebut tidak banyak elemen buruh yang turun ke jalan. Sebab, situasi saat ini sudah memasuki masa Lebaran.

"Tetapi dari pemberitahuan kepada kami memang tidak banyak elemen yang menyatakan akan turun mungkin ini juga terkait situasi saat ini dalam menghadapi lebaran apalagi sebagian warga kita melaksanakan mudik lebaran," sambungnya.

Baca Juga: Marsinah Diusulkan Jadi Pahlwan Nasional oleh Partai Buruh

Aksi Unjuk Rasa

Partai Buruh bersama sejumlah elemen buruh bakal melakukan aksi unjuk rasa pada Hari Buruh internasional atau May Day 1 Mei 2022 di depan Kantor KPU dan Bundaran HI, Jakarta.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal, mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat pemberitahuan terkait aksi tersebut kepada Polda Metro Jaya dan Mabes Polri.

Said mengungkapkan, aksi pertama akan dilakukan di depan Kantor KPU dengan dua tuntutan.

"Aksi Mayday 1 Mei 2022 di depan kantor KPU dengan dua tuntutan. Satu, Pemilu jujur dan adil. Dua, tolak politik uang, money politic," kata Said dalam konferensi persnya, Rabu (20/4/2022).

Baca Juga: Said Iqbal Cs Bakal Gelar May Day Fiesta Beri Penghargaan Pahlawan Buruh Nasional ke Marsinah

Usai aksi di KPU, pada hari yang sama, massa buruh akan longmarch dan berkumpul di kawasan Bundaran HI untuk menyampaikan aspirasi juga.

Adapun tuntutannya yakni mendesak turunkan harga kebutuhan pokok hingga Menteri Perdagangan atau Mendag harus dicopot.

"Turunkan harga-harga kebutuhan pokok, kasus minyak goreng Menteri Perdaganan harus dicopot, kemudian subsidi minyak goreng ke subsidi minyak goreng kemasan yang sehat bukan yang curah dan kami menolak BLT karena tidak jelas peruntukannya," ungkapnya.

"Kedua selain turun kan harga pokok di bundaran HI adalah tolak Omnibus Law. Kami minta menteri koordinator perekonomian tidak menbuat kegaduhan kembali setelah kegaduhan perpanjangan masa jabatan presiden sekarang akan muncul kegaduhan Ombibus Law," sambungnya.

Menurut Said terkait Omnibus Law Cipta Kerja khususnya revisi UU Peraturan Pembentukan Perundang-undangan (PPP) semua elemen menyatakan penolakannya.

"Teman-teman mahasiswa, masyarakat sipil semua menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Demikian pada tanggal 1 Mei partai buruh bersama dengan elemen buruh melakukan aksi di KPU dan Bundaran HI," tandasnya.