Dijamin Tidak Ada Operasi Yustisi bagi Pendatang Usai Arus Balik, Pemprov DKI: Siapa Saja Bisa Kerja di Jakarta

SuaraJakarta.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tak mempermasalahkan banyaknya orang yang datang berbondong-bondong ke Jakarta setelah masa mudik lebaran. Apalagi, pemudik yang membawa sanak keluarga untuk bekerja di Jakarta setelah mudik sudah sejak lama terjadi.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta Budi Awaluddin mengatakan, pihaknya tidak akan melakukan operasi yustisi untuk memeriksa identitas pendatang saat arus balik nanti.

"Tidak ada operasi yustisi untuk para pendatang ke Jakarta," ujar Budi saat dikonfirmasi, Rabu (4/5/2022).

Menurut Budi, Jakarta merupakan kota metropolitan yang bisa didatangi semua orang. Siapapun bebas jika ingin bekerja dan mengadu nasib di ibu kota.

Baca Juga: Mudik Kembali Diizinkan Setelah Dua Tahun Pandemi, 180 ribu Orang Diprediksi Jadi Warga Baru Jakarta Tahun Ini

"Karena Jakarta milik semua, milik seluruh warga negara Indonesia, siapa saja bisa bekerja di Jakarta," tuturnya.

Pihaknya bahkan akan memberikan kemudahan bagi mereka yang ingin melakukan pelayanan pencatatan kependudukan. Terdapat aplikasi yang bisa membantu untuk penerbitan dokumen sipil lebih cepat.

"Bisa melapor ke RT dan pak RT akan menginput dalam aplikasi data warga, atau bisa datang ke loket-loket pelayanan kami di kelurahan atau kecamatan," ucapnya.

"Selain itu, kami juga akan melakukan pelayanan jemput bola ke RW-RW di Kelurahan," pungkasnya.

Ia juga memprediksi di tahun ini penambahan pendatang baru di Jakarta mencapai 50 ribu orang selama masa mudik lebaran 2022.

Baca Juga: Tak Ada Operasi Yustisi saat Arus Balik Lebaran, Pemprov DKI: Jakarta Milik Semua

"Biasanya pada bulan yang terjadi arus balik mudik, kami perkirakan bulan mei ini terjadi lonjakan menjadi 20.000 sampai dengan 50 ribu pendatang baru di Jakarta," katanya.

Budi mengatakan, secara keseluruhan jumlah warga yang datang di tahun ini diprediksi mencapai 180 ribu orang. Angka ini mengalami lonjakan dibandingkan dua tahun lalu.

Pada tahun 2020 dan 2021, mudik memang dilarang oleh Pemerintah karena angka penularan Covid-19 yang meroket.

Pada tahun 2018, jumlah orang yang mengajukan layanan kependudukan berjumlah 151.017. Lalu di tahun 2019 adalah 169.778.

Sementara ketika mudik dilarang, jumlahnya menyusut di tahun 2020 sampai 113.814 orang. Lalu di tahun selanjutnya mengalami peningkatan meski masih dibawah dua tahun sebelumnya dengan angka 138.740.

"Perkiraan kami tahun ini akan sama dengan tahun 2019 sekitar 150 ribu-180 ribu per tahun dan jumlah bulan terbanyak adalah bulan saat arus balik mudik lebaran," tuturnya.