Scroll untuk membaca artikel
Rizki Nurmansyah
Kamis, 16 Juni 2022 | 19:22 WIB
Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK) menggelar syukuran hari ulang tahunnya ke-80 di The Opus Grand Ballroom The Tribrata Darmawangsa, Jakarta, Rabu 25 Mei 2022 [SuaraSulsel.id/Tim Media JK]

SuaraJakarta.id - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebut tahun 2022 ini merupakan tahun politik yang romantis. Sebab, partai politik partai politik tengah mencari pasangan yang cocok untuk maju pada Pemilu 2024.

"Banyak yang mengatakan bahwa tahun ini politik akan panas. Saya katakan tidak, ini tahun politik yang sangat romantis," kata eks Wapres JK saat menjadi pembicara pada Seminar Kebangsaan dalam rangkaian Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai NasDem di Jakarta, Kamis (16/6/2022).

Dia pun menjelaskan mengapa tahun ini adalah tahun politik yang romantis karena pada tahun ini banyak yang tengah mencari pasangan seperti muda-mudi yang kasmaran.

"Kenapa romantis? Karena sama dengan orang pacaran, semua cari pasangan yang cocok memenuhi syarat, lobi cari pasangan, jadi ini tahun cari pasangan. Jadi begitulah suasana politik kita, tapi tentunya siapa terbaik akan terpilih. Memang tidak mudah untuk jadi tahun romantis karena banyak hal yang menjadi faktor, pasangan, faktor partai, dan juga faktor elektabilitas," ujar Ketua Umum Partai Golkar periode 2004-2009 tersebut.

Baca Juga: Ajang Cari-cari Pasangan yang Cocok Untuk Pilpres 2024, JK: 2022 Ini Tahun Politik yang Romantis

Menurut JK, elektabilitas menjadi satu di antara beberapa faktor kendala para aktor politik mencari pasangan.

"Pasangan, partai, dan elektabilitas. Ini jadi satu suasana sulit. Elektabilitas tinggi tapi tidak ada partai. Ada yang terbaik punya partai, punya partai tapi tidak terbaik," ucapnya.

Selain itu, ambang batas parlemen atau parliamentary thershold yang tinggi juga menjadi faktor.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) berpidato pada acara Seminar Kebangsaan dalam penyelenggaraan Rakernas Parta NasDem di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (16/6/2022). (Media JK-Ade Dahnur).

Dia berpendapat parliamentary threshold yang tinggi sering kali menjadi penghalang partai-partai karena mereka ingin mengusung kader.

Namun tidak bisa karena terhalang syarat persentase untuk mengajukan calon.

Baca Juga: Kritik Reshuffle Kabinet Jokowi, Pengamat: Hanya Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

"Partai yang menengah atas itu, ya, memenuhi syarat. Tapi kalau elektabilitas tinggi tapi tidak ada partai? Jadi bagaimana gabungan dua ini? Jadi yang ambil peranan bukan partai besar, tapi partai menengah," kata JK. [Antara]

Load More