FSPI Minta Anies Segera Lakukan Banding Atas Putusan PTUN Soal UMP DKI

SuaraJakarta.id - Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI) Indra Munaswar meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan segera melakukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN terkait Upah Minimum Provinsi 2022.

Indra menuturkan terhitung sejak 20 Juli 2022, Pemprov DKI Jakarta masih memiliki waktu sampai 24 Juli 2022 untuk menyatakan Banding atas Putusan PTUN Jakarta No. 11/G/2022/PTUN, tanggal 12 Juli 2022.

"Berdasarkan Pasal 123 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Tentang TUN, para pihak yang bersengketa punya waktu 14 hari untuk menyatakan Banding terhitung sejak putusan dibacakan oleh pengadilan," ujar Indra dalam keterangannya, Rabu (20/7/2022).

Keputusan Gubernur DKI Jakarta No 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi DKI Jakarta tahun 2022 masih tetap berlaku efektif hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), meski telah dinyatakan batal oleh putusan PTUN.

Baca Juga: Tak Dikenali Anak-anak yang Ikut Citayam Fashion Week, Anies Baswedan: Kalah Ganteng dan Tenar sama Ridwan Kamil

Kata Indra, pembatalan tidak serta merta SK tersebut tidak berlaku, karena PTUN Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Obyek Sengketa yang dituntut oleh penggugat, dalam hal ini Apindo DKI Jakarta.

"Itu artinya ketentuan upah minimum tersebut masih tetap berlaku hingga adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap," ucap Indra.

Selain itu, Indra memaparkan putusan PTUN yang mewajibkan Gubernur menerbitkan SK yang baru mengenai Upah Minimum Provinsi Tahun 2022 berdasar Rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta Unsur Serikat Pekerja/Buruh Nomor: I/Depeprov/XI/2021, tanggal 15 November 2021 sebesar Rp. 4.573.845, nyata tidak mempunyai landasan hukum yang jelas.

Pada satu sisi, PTUN kata Indra tidak menggunakan formula upah minimum yang diatur PP No 36/2021.

Namun pada sisi lain, PTUN malah mengeluarkan putusan besaran upah minimum berdasar pada rekomendasi Dewan Pengupahan dari unsur pekerja/butuh yang tidak dituntut oleh Penggugat.

Baca Juga: Audiensi dengan Pemprov DKI, Perwakilan Buruh: Masa Reklamasi Menang, Gugatan UMP Kalah?

"Dari putusan ini, jelas PTUN Jakarta telah keliru dalam membuat putusan. Dengan putusan ini, semestinya PTUN tidak membatalkan SK tersebut, karena sesuai dengan perundang-undangan, Gubernur lebih punya kewenangan untuk menetapkan besaran upah minimum ketimbang sekadar rekomendasi Dewan Pengupahan," ungkapnya.