Scroll untuk membaca artikel
Rizki Nurmansyah
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 19:49 WIB
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Nasir Djamil. (Suara.com/Novian Ardiansyah)

Dalang Penembakan

Meski begitu, Nasir mengaku, dirinya enggan terburu-buru memberi komentar soal pengungkapan dalang penembakan Brigadir J itu.

Menurutnya, dalang atau aktor kasus tersebut akan terungkap dengan sendirinya dari kerja-kerja yang dilakukan Kapolri serta jajaran lain yang terlibat dalam penanganan kasusnya.

"Sebenarnya kan satu persatu peristiwa ini mulai ada titik terang. Jadi tanpa kita cari-cari siapa dalangnya, siapa di balik ini itu, itu sudah nampak. Karena kesungguhan Kapolri ingin menjelaskan kepada publik dengan tindakannya yang transparan," papar Nasir.

Baca Juga: Tak Ada Saksi yang Lihat Brigadir J Todong Senjata, Komnas HAM: Jadi Problem Krusial

Peserta aksi dari Tim Advokat Penegakan Hukum dan Keadilan (TAMPAK) memegang poster saat aksi seribu lilin dan doa bersama untuk Alm Brigadir J atau Nofriansyah Yosua Hutabarat di Bundaran HI, Jakarta, Jumat (22/7/2022). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja

Nasir menyerahkan sepenuhnya kepada proses hukum yang sedang berjalan dan biarkan sosok dalang kasus tersebut terungkap di pengadilan.

"Tapi paling tidak, apa yang dilakukan oleh Kapolri itu sudah mendapatkan semacam signal bahwa memang mungkin ada dalang atau katakanlah aktor yang membuat kejadian ini terjadi," ungkapnya.

25 Polisi Tak Profesional Tangani Kasus Brigadir J

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkapkan bahwa pihaknya memproses 25 anggota Polri yang tidak profesional dalam menangani tempat kejadian perkara (TKP) tewasnya Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J di rumah dinas Ferdy Sambo.

Mantan Kadiv Propam Polri itu menyebutkan hasil pemeriksaan oleh Inspektorat Khusus (Irsus) Polri ada 25 personel tidak profesional dalam penanganan TKP Duren Tiga.

Baca Juga: Periksa 10 HP, Komnas HAM Kantongi Data Percakapan Terkait Kematian Brigadir J

Sehingga membuat proses olah TKP dan penanganan TKP menjadi terhambat, termasuk penyidikan yang semestinya bisa berjalan dengan baik.

Load More