SuaraJakarta.id - Anggota DPD Fachrul Razi mendatangi massa buruh yang tengah menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR, Jakarta, Rabu (10/8/2022).
Senator asal Aceh ini pun menyampaikan orasinya di atas mobil komando, meski sempat ditolak oleh massa aksi.
Penolakan itu lantaran para buruh tidak ada mau ada lobi-lobi lagi soal pencabutan Omnibus Law yang menjadi tuntutan mereka dalam demo di depan DPR ini.
Dalam orasinya, Fachrul menyampaikan akan meminta Ketua DPD RI La Nyalla Mattalitti bersurat ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar mengeluarkan Perppu pencabutan Omnibus Law.
Baca Juga: Tolak Anggota DPD RI Naik Mobil Komando, Orator Demo Buruh: Kita Tidak Butuh Lobi-lobi!
"Kami dalam parlemen, DPD akan meminta Ketua DPD RI membuat surat meminta presiden mencabut undang-undang, pencabutan Omnibus Law," kata Fachrul di depan Gedung DPR RI, Rabu (10/8/2022).
Ketua Komite I DPD RI ini mengklaim pihaknya satu suara dengan para buruh, yakni menolak Omnibus Law.
"Hari ini secara resmi bersama teman-teman satu komando, tolak Omnibuslaw. Lawan!" pungkasnya.
Diketahui, ratusan buruh dari berbagai elemen mendatangi Gedung DPR, pada Rabu (10/8/2022) hari ini.
Mereka berjalan kaki atau longmarch dari arah Semanggi dan tiba di depan gedung DPR/MPR sekitar pukul 10.00 WIB tadi.
Baca Juga: Demo Buruh di Depan Gedung DPR, Tutup Paksa Jalur Transjakarta
Terpantau massa aksi ini tergabung dari berbagai elemen. Seperti Konfederasi Seikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBI), Serikat Buruh Sejahtera Independen (SBSI) dan elemen lainnya.
Kedatangan mereka untuk menuntut pencabutan UU Omnibus Law Cipta Kerja.
Pantauan Suara.com di lokasi, demontrasi masih berjalan lancar. Para orator secara bergantian menyampaikan orasinya dari atas mobil komando.
Sementara itu, petugas kepolisian juga berjaga di sekitaran gedung DPR/MPR. Barier pembatas setinggi 1-2 meter pun telah dipersiapkan dibeberapa titik sekat lokasi demo buruh.
Berita Terkait
-
Usulan soal UMP Ditolak Buruh, Menaker Yassierli Mendadak Dipanggil Prabowo ke Istana, Kenapa?
-
Wacana Pemerintah Menaikkan PPN 12 Persen Dianggap Menambah Penderitaan Rakyat Kecil
-
AS Langgar Hukum Sendiri Jual Senjata ke Israel? Bernie Sanders Serukan Penghentian!
-
PPN Naik 12%, Upah Minimum Tak Cukup! Buruh Ancam Mogok Nasional
-
Ratusan Buruh Jakbar Deklarasi Dukung Pramono-Rano, Pede Menang karena Anies
Terpopuler
- Keponakan Megawati jadi Tersangka Kasus Judol Komdigi, PDIP: Kasus Alwin Jabarti Kiemas Contoh Nyata Politisasi Hukum
- Ngaku SMA di Singapura, Cuitan Lawas Chilli Pari Sebut Gibran Cuma SMA di Solo: Itulah Fufufafa..
- Hukum Tiup Lilin Dalam Islam, Teganya Geni Faruk Langsung Padamkan Lilin Ultah saat Akan Ditiup Ameena
- Kevin Diks: Itu Adalah Ide yang Buruk...
- Sebut Jakarta Bakal Kembali Dipimpin PDIP, Rocky Gerung: Jokowi Dibuat Tak Berdaya
Pilihan
-
Harga MinyaKita Mahal, Mendag "Lip Service" Bakal Turunkan
-
Mahasiswa Universitas Lampung Ajak Warga Gotong Royong Peduli Lingkungan
-
Jangan Lewatkan! Amalan Malam Jumat untuk Perlindungan dari Fitnah Dajjal
-
Setelah Pilkada, Harga Emas Antam Meroket Jadi Rp1.513.000/Gram
-
Mempelajari Efektivitas Template Braille pada Pesta Demokrasi
Terkini
-
Sopir Truk Penyebab Kecelakaan Beruntun di Slipi Ditetapkan Jadi Tersangka
-
Ucapkan Selamat HUT ke-96, Pramono: Kami Ingin Persija Jadi Klub Kebanggaan Kita Bersama
-
Tim Pemenangan Ridwan Kamil-Suswono Sebut Pilkada Jakarta akan Berlangsung 2 Putaran
-
Persija HUT ke-96, Hanif Sjahbandi, Rizky Ridho dan Marko Simic Ucapkan Selamat dan Harapannya
-
Kebakaran Rumah Padat Penduduk di Tanah Abang Diduga Akibat Korsleting Listrik