SuaraJakarta.id - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Jakarta Pascaperpindahan Ibu Kota Negara (IKN) DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad menilai pihak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta selama ini kurang berkomunikasi dengan legislatif terkait rencana Jakarta setelah tak jadi ibu kota. Hal ini menjadi alasan DPRD membentuk Pansus.
Menurut Idris, komunikasi dengan DPRD harusnya menjadi penting dalam menentukan kondisi Jakarta setelah tak menjadi ibu kota. Pasalnya, kajian Pemprov bersama DPRD bisa menjadi pertimbangan revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemprov DKI Jakarta Sebagai Ibu Kota NKRI.
"Pansus ini tercipta karena ada komunikasi yang selama ini belum berjalan optimal. Padahal, itu sangat berpengaruh terhadap tata kelola pemerintahan dan masyarakat itu sendiri nantinya di Jakarta," ujar Idris kepada wartawan, Selasa (16/8/2022).
Menurut Idris, Pemprov DKI juga selama ini tak pernah mengajak DPRD DKI untuk berdiskusi langsung mengenai kekhususan Jakarta ketika tak jadi ibu kota. Dengan adanya Pansus, maka legislator bisa lebih terlibat karena hasil akhirnya akan memberikan rekomendasi untuk Pemprov DKI.
"Makanya kita ambil langkah inisiatif untuk bikin pansus agar komunikasi berjalan efektif dan kita juga bisa menyuarakan permasalahan masyarakat dan juga menyampaikan kembali ke masyarakat bagaimana kepastian dan kejelasannya terkait revisi UU Nomor 29 ini," pungkasnya.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta membentuk panitia khusus atau pansus bahas status Jakarta jika tidak lagi jadi Ibu Kota Negara Indonesia. Selain Pansus IKN, DPRD DKI Jakarta juga bentuk dua pansus lainnya, di antaranya pansus Rencana Induk Transportasi dan Pengelolaan Air Minum.
Pembentukan tiga pansus itu diresmikan melalui rapat paripurna DPRD DKI.
Masing-masing panitia khusus tersebut akan menindaklanjuti untuk memilih susunan kepanitiaan dan kemudian segera membahas dalam rapat terkait.
"Ada hal yang perlu disampaikan ke masyarakat dalam kasus ini banyak permasalahan di dalamnya, misalnya tentang IKN, bagaimana kekhususan Jakarta ke depan," kata Wakil Ketua DPRD DKI Khoirudin di gedung DPRD DKI, Senin.
"Harapan adanya pansus ini agar seluruh permasalahan yang ada di dalamnya bisa kami urai," lanjutnya.
Berita Terkait
-
CEK FAKTA: Presiden Prabowo Pakai Dana Haji untuk Lanjutkan Bangun IKN
-
Ada Masjid Baru, DPRD DKI Soroti Pertumbuhan Komunitas Muslim di PIK
-
Ajak LSM dan Swasta, Khoirudin Bantu para Dhuafa Korban Banjir
-
Soal jika Ada Warga Korban Gusuran Proyek IKN Tak Sepakat Nilai Ganti Rugi, Begini Kata Pejabat OIKN
-
DPR Bentuk Pansus RUU Pengelolaan Ruang Udara, Atasi Kekosongan Hukum
Terpopuler
- Dedi Mulyadi Sebut Masjid Al Jabbar Dibangun dari Dana Pinjaman, Kini Jadi Perdebatan Publik
- Baru Sekali Bela Timnas Indonesia, Dean James Dibidik Jawara Liga Champions
- Terungkap, Ini Alasan Ruben Onsu Rayakan Idul Fitri dengan "Keluarga" yang Tak Dikenal
- Yamaha NMAX Kalah Ganteng, Mesin Lebih Beringas: Intip Pesona Skuter Premium dari Aprilia
- JakOne Mobile Bank DKI Bermasalah, PSI: Gangguan Ini Menimbulkan Tanda Tanya
Pilihan
-
Hasil Liga Thailand: Bangkok United Menang Berkat Aksi Pratama Arhan
-
Prediksi Madura United vs Persija Jakarta: Jaminan Duel Panas Usai Lebaran!
-
Persib Bandung Menuju Back to Back Juara BRI Liga 1, Ini Jadwal Lengkap di Bulan April
-
Bocoran dari FC Dallas, Maarten Paes Bisa Tampil Lawan China
-
Almere City Surati Pemain untuk Perpanjang Kontrak, Thom Haye Tak Masuk!
Terkini
-
Tak Ada Operasi Yustisi, Pemprov DKI Prediksi Jumlah Pendatang Baru Menurun Dibandingkan Tahun Lalu
-
Bakal Ada Dermaga Baru dari PIK, Wisatawan Kepulauan Seribu Diyakini Bakal Meroket
-
Penjualan Mainan Pasar Gembrong Merosot hingga 90 Persen, Pedagang Salahkan Pemerintah
-
Pemprov DKI Ingatkan Pendatang Baru Tak Bisa Langsung Dapat Bansos, Harus Tinggal 10 Tahun Dulu
-
Jakarta Tak Sepi Lebaran Ini, Bang Doel Ungkap Hikmah Tak Terduga