SuaraJakarta.id - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Jakarta Pasca Perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) DPRD DKI Jamaluddin menilai pendapatan Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota akan mengalami penurunan. Lantaran, ia menilai masyarakat dengan pendapatan tinggi akan pindah ke IKN Nusantara.
Menurut Jamaluddin, perpindahan masyarakat kelas menengah atas ke IKN Nusantara bakal berdampak pada penurunan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan hiburan malam. Padahal, dua sektor itu merupakan penyumbang anggaran terbesar bagi Jakarta selama ini.
"PAD (Pendapatan Asli Daerah) kita yang terbesar itu cuma dari PKB sama itu yang ajib-ajib dunia hiburan atau jasa lah. Nah ketika kita ini sudah tidak mempunyai ya otomatis PKB kita pasti anjlok ketika sudah tidak menjadi ibu kota karena orang-orang kaya pasti pindah," ujar Jamaluddin di gedung DPRD DKI, Senin (15/8/2022).
Selain itu, nantinya pemindahan ibu kota ini bakal berdampak pada koreksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia meyakini APBD Jakarta setelah tak lagi menjadi ibu kota akan berkurang.
"Nah apa yang kita lakukan dengan APBD yang sudah terkoreksi," ucapnya.
Dalam rapat Pansus ini, Jamaluddin meminta agar pihak eksekutif mempersiapkan dampak pada perubahan di tingkat internal Pemprov ini. Ia tak ingin nantinya Pemprov kurang persiapan dan pemindahan ibu kota akan membuat banyak masalah bagi pemerintahan nanti.
"Saya minta Pemda DKI itu semuanya prepare, menyiapkan diri baik secara internal ataupun eksternal. Jadi jangan sampai kejet-kejet Pak ketika pindah ibukota APBD drop, kejet-kejet, kebingungan itu yang saya minta dipersiapkan," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Bos Lippo Disebut Dua Kali Rayu Jusuf Kalla Jual Tanah di Tanjung Bunga Makassar
- Didesak Mundur, Rumah Dinas Wabup Indramayu Dilempari Ratusan Bangkai Tikus
- PT Hadji Kalla Menang Sengketa Lahan 16 Hektare di Tanjung Bunga, Ancam Pidanakan PT GMTD
- Kekerasan Anak Dibiarkan Berlangsung Bertahun-tahun, Kepala Daycare Little Aresha Dihukum 5 Tahun
- Temuan Ombudsman Disebut Cuma Puncak Gunung Es, MTI Desak Prabowo Stop Sementara Kopdes
Pilihan
-
Kericuhan Pecah di Stadion Maguwoharjo! Suporter Turun Lapangan hingga Aksi Pengeroyokan
-
Sempat Alot Tiga Hari, UMP Jakarta 2027 Resmi Naik Jadi Rp6,1 Juta
-
UU Perampasan Aset Resmi Disahkan: Harta Disita, Pidana Pokok bagi Koruptor Tetap Berjalan
-
Kasus Makar Prabowo Naik Sidik! Posko Rahasia Irjen Eko Hadi di Cipete Digeledah Bareksrim
-
Usai Ahrie Sonta, Polri Pecat Irjen Eko Hadi Santoso Terkait Kasus Penyadapan Prabowo
Terkini
-
Penjualan Properti Melemah, Pengembang Dituntut Hadirkan Produk Bernilai Tambah
-
Penerima Bisyaroh Naik Jadi 13.500 Guru, Mas Dhito: Tak Boleh Ada Potongan!
-
Ketum SENADA MC Basyar: Dasco yang Saya Kenal Peduli Pemberantasan Judol
-
Konvensi Masyarakat Sipil Didorong Jadi Panggung Alternatif, dari Sherly hingga Budiman Sudjatmiko
-
Kemenag Buka Peluang Guru PPPK Jadi PNS pada 2027, Gagal Seleksi CPNS Tak Kehilangan Status