SuaraJakarta.id - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mendadak berunjuk rasa saat rapat paripuna mengenai hasil pembahasan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD). Dalam aksinya, PKS menyatakan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).
Awalnya, rapat berlangsung seperti biasa saat dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Demokrat Misan Samsuri. Namun di tengah rapat, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani meminta interupsi.
Ia pun menyatakan keinginannya menyampaikan aspirasi dalam forum paripurna ini karena tak ada larangannya.
"Di dalam forum DPRD yang merupakan perwakilan partai politik, di belakang kami masyarakat sudah menyampaikan aspirasi, tidak ada salahnya kami sampaikan dalam forum ini agar apa yang kami sampaikan bisa sampai pada pemerintah pusat," ujar Yani di lokasi, Selasa (6/9/2022).
Setelah itu, ia meminta semua anggota fraksi PKS di dalam ruangan untuk berdiri. Ternyata mereka sudah menyiapkan poster bertuliskan "PKS menolak kenaikan BBM" dan dibentangkan ke arah pimpinan rapat.
"Tolong teman-teman dari Fraksi PKS berdiri. Tunjukkan jati dirimu. Kami menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," seru Yani.
Melihat aksi dari PKS, Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono tidak terima. Menurutnya rapat ini hanya beragendakan pembahasan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD).
"Tolong, saya ingin menyampaikan, bahwa paripurna ini adalah penyampaian P2APBD. Sama sekali tidak ada penyampaian sikap fraksi maupun sikap partai politik," ucapnya.
Ia pun meminta Misan agar segera menghentikan unjuk rasa yang dilakukan PKS.
Baca Juga: Efek Kenaikan Harga BBM, Ekonom: Gunakan Semua Instrumen untuk Meringankan Beban Rakyat
"Maka, tolong pimpinan tegas untuk mengatur jalannya rapat paripurna ini berkaitan dengan penyampaian P2APBD. Itu saja. Kalau kita mau mengkritisi kaitannya dengan jalannya pemerintahan, ya pemerintahan Provinsi DKI Jakarta," tutur Gembong.
Melihat aksi PKS, Anggota Fraksi PDIP Manuara Siahaan juga meminta agar PKS melakukan unjuk rasa di tempat lain. Misalnya, seperti di depan gedung DPR RI layaknya mahasiswa dan buruh yang sedang berlangsung saat itu.
"Ke DPR ajaaa, ke DPR ikut demo, ikut demo," ucapnya.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Misan Samsuri pun menilai yang disampaikan Gembong sudah benar. Seharusnya, rapat ini tidak melebar sampai menjadi agenda penyampaian sikap politik.
"Catatan buat teman-teman, hari ini apa yang disampaikan Ketua Fraksi PDIP itu sudah betul. Jadi, tolong jangan melebar ke mana-mana," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 HP realme dengan Chipset Snapdragon dan RAM 8 GB Termurah Juni 2026
- HP Rp1,5 Jutaan yang Bagus Merek Apa? Ini 5 Rekomendasi Terbaik David GadgetIn
- Tok! Panja DPR Sepakati RUU Polri: Usia Pensiun Bintara 59 Tahun, Perwira 60 Tahun
- 5 Kulkas 1 Pintu Anti Bunga Es dan Hemat Listrik, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- Timnas Indonesia Lolos Semifinal Piala AFF U-19 2026 Usai Kalahkan Vietnam
Pilihan
-
Susunan Pemain Timnas Indonesia vs Mozambik di FIFA Matchday Malam Ini
-
Menkes Budi Gunadi Sadikin Susul Chatib Basri dan Luhut ke Istana
-
Bupati Muara Enim Resmi Pakai Rompi Oranye KPK
-
Luhut Bawa Chatib Basri ke Istana, Ini Tujuannya
-
Di Mana Menkeu Purbaya saat Chatib Basri Dipanggil Prabowo ke Istana
Terkini
-
Perubahan Nasib Dadan Hindayana dalam 48 Jam: Dari Pimpinan BGN hingga Berompi Tahanan
-
Mengapa Jakarta Masih Berpotensi Hujan Saat Musim Kemarau? BMKG Jelaskan Penyebabnya
-
7 Sepatu Lari Daily Trainer Paling Awet: Tetap Nyaman Meski Sudah Menempuh Ribuan Kilometer
-
Pajak Motor Mati 5 Tahun di Jakarta? Segini yang Bisa Dihemat Selama Pemutihan 2026
-
Pemutihan Pajak Kendaraan Jakarta 2026, Denda Dihapus hingga 31 Agustus