PKS Mendadak Orasi di Rapat Paripurna DPRD DKI, Tolak Kenaikan Harga BBM, PDIP: Demo di DPR Saja

SuaraJakarta.id - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD DKI Jakarta mendadak berunjuk rasa saat rapat paripuna mengenai hasil pembahasan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD). Dalam aksinya, PKS menyatakan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

Awalnya, rapat berlangsung seperti biasa saat dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Demokrat Misan Samsuri. Namun di tengah rapat, Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani meminta interupsi.

Ia pun menyatakan keinginannya menyampaikan aspirasi dalam forum paripurna ini karena tak ada larangannya.

"Di dalam forum DPRD yang merupakan perwakilan partai politik, di belakang kami masyarakat sudah menyampaikan aspirasi, tidak ada salahnya kami sampaikan dalam forum ini agar apa yang kami sampaikan bisa sampai pada pemerintah pusat," ujar Yani di lokasi, Selasa (6/9/2022).

Baca Juga: Efek Kenaikan Harga BBM, Ekonom: Gunakan Semua Instrumen untuk Meringankan Beban Rakyat

Setelah itu, ia meminta semua anggota fraksi PKS di dalam ruangan untuk berdiri. Ternyata mereka sudah menyiapkan poster bertuliskan "PKS menolak kenaikan BBM" dan dibentangkan ke arah pimpinan rapat.

"Tolong teman-teman dari Fraksi PKS berdiri. Tunjukkan jati dirimu. Kami menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," seru Yani.

Melihat aksi dari PKS, Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono tidak terima. Menurutnya rapat ini hanya beragendakan pembahasan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD).

"Tolong, saya ingin menyampaikan, bahwa paripurna ini adalah penyampaian P2APBD. Sama sekali tidak ada penyampaian sikap fraksi maupun sikap partai politik," ucapnya.

Ia pun meminta Misan agar segera menghentikan unjuk rasa yang dilakukan PKS.

Baca Juga: Setelah Kenaikan Harga BBM, Secara Bertahap Orang Beralih ke Motor Listrik

"Maka, tolong pimpinan tegas untuk mengatur jalannya rapat paripurna ini berkaitan dengan penyampaian P2APBD. Itu saja. Kalau kita mau mengkritisi kaitannya dengan jalannya pemerintahan, ya pemerintahan Provinsi DKI Jakarta," tutur Gembong.