SuaraJakarta.id - Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta tiba-tiba menyatakan menolak kenaikan harga BBM saat rapat paripuna mengenai hasil pembahasan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD).
Awalnya Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Achmad Yani meminta interupsi. Saat itu rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD DKI dari Fraksi Demokrat, Misan Samsuri.
Ahmad Yani mengatakan menyampaikan aspirasi dalam forum paripurna ini karena tak ada larangannya. Termasuk topik diluar pembahasan.
"Tidak ada salahnya kami sampaikan dalam forum ini agar apa yang kami sampaikan bisa sampai pada pemerintah pusat," ujar kata Yani di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (6/9/2022).
Baca Juga: Rekam Jejak Kenaikan BBM di Era Jokowi, Sudah 6 Kali Ganti Harga!
Yani kemudian meminta semua anggota fraksi PKS di dalam ruangan untuk berdiri. Ternyata mereka sudah menyiapkan poster bertuliskan "PKS menolak kenaikan BBM" dan dibentangkan ke arah pimpinan rapat.
"Kami menolak kenaikan harga BBM bersubsidi," seru Yani.
Sikap fraksi DPRD Jakarta seiring yang dilakukan fraksi PKS di DPR RI.
Melihat aksi dari PKS, Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono tak terima.
Menurutnya rapat ini hanya beragendakan pembahasan terhadap raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD (P2APBD).
Baca Juga: Antisipasi Unjuk Rasa Kenaikan Harga BBM, Polres Bantul Siapkan Pengamanan
"Tolong, saya ingin menyampaikan bahwa paripurna ini adalah penyampaian P2APBD. Sama sekali tidak ada penyampaian sikap fraksi maupun sikap partai politik," ucap Gembong.
Gembong yang merupakan kader dari partai pendukung pemerintahan Jokowi - Maruf meminta Misan agar segera menghentikan unjuk rasa yang dilakukan PKS.
"Maka, tolong pimpinan tegas untuk mengatur jalannya rapat paripurna ini berkaitan dengan penyampaian P2APBD. Itu saja," kata dia.
Gembong lagi-lagi meminta pada fraksi PKS kalau mau memberikan kritik terkait kebijakan jangan yang terkait pemerintah pusat, melainkan Pemprov DKI dalam hal ini era kepemimpinan Anies Baswedan.
"Kalau kita mau mengkritisi kaitannya dengan jalannya pemerintahan, ya pemerintahan Provinsi DKI Jakarta," kata Gembong.
Berita Terkait
-
Siapa yang Paling Menghibur? Prabowo dan Anies Ikut Tren Joget Velocity
-
Alasan Anies Baswedan Tak Hadir Open House Presiden Prabowo di Istana Merdeka
-
Bersyukur Muslim di Indonesia Kompak Berlebaran Hari Ini, Anies: Insya Allah Perkuat Persaudaraan
-
Cerita Mistis Anies Baswedan Tubuh Keluarkan Beling, Muncul Bau Anyir di Rumah
-
Soal Revisi UU TNI Gibran Rakabuming Kemana? Sikapnya Dibandingkan Anies Beswedan
Terpopuler
- Kode Redeem FF 2 April 2025: SG2 Gurun Pasir Menantimu, Jangan Sampai Kehabisan
- Ruben Onsu Pamer Lebaran Bareng Keluarga Baru usai Mualaf, Siapa Mereka?
- Aib Sepak Bola China: Pemerintah Intervensi hingga Korupsi, Timnas Indonesia Bisa Menang
- Suzuki Smash 2025, Legenda Bangkit, Desain Makin Apik
- Rizky Ridho Pilih 4 Klub Liga Eropa, Mana yang Cocok?
Pilihan
-
Demi Jay Idzes Merapat ke Bologna, Legenda Italia Turun Gunung
-
Misi Mathew Baker di Piala Asia U-17 2025: Demi Negara Ibu Tercinta
-
Dear Timnas Indonesia U-17! Awas Korsel Punya Dendam 23 Tahun
-
Piala Asia U-17: Timnas Indonesia U-17 Dilumat Korsel Tanpa Ampun
-
Media Korsel: Hai Timnas Indonesia U-17, Kami Pernah Bantai Kalian 9-0
Terkini
-
Tak Ada Operasi Yustisi, Pemprov DKI Prediksi Jumlah Pendatang Baru Menurun Dibandingkan Tahun Lalu
-
Bakal Ada Dermaga Baru dari PIK, Wisatawan Kepulauan Seribu Diyakini Bakal Meroket
-
Penjualan Mainan Pasar Gembrong Merosot hingga 90 Persen, Pedagang Salahkan Pemerintah
-
Pemprov DKI Ingatkan Pendatang Baru Tak Bisa Langsung Dapat Bansos, Harus Tinggal 10 Tahun Dulu
-
Jakarta Tak Sepi Lebaran Ini, Bang Doel Ungkap Hikmah Tak Terduga