SuaraJakarta.id - Suharso Monoarfa diminta mundur dari jabatan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas. Hal ini buntut dirinya dicopot dari posisi Ketua Umum PPP.
Desakan Suharso Monoarfa mundur dari Menteri PPN digaungkan puluhan orang yang tergabung dalam Solidaritas Santri Menggugat.
"Kami sangat mengapresiasi PPP yang berani memecat Suharso Monoarfa sebagai Ketua Umum PPP. Terlepas dari itu, masih banyak permasalahan yang menyangkut Suharso," kata Koordinator Aksi Guntur Harahap, di depan Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, Selasa (6/9/2022).
Guntur menilai, pernyataan Suharso beberapa waktu lalu soal 'amplop kiai' menyinggung hati para santri.
Maka, Guntur menuntut Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk segera mencabut jabatan Suharso.
"Selain masalah amplop kiai yang menyinggung hati para santri, Suharso juga memiliki masalah lain, seperti dugaan gratifikasi dan pemalsuan LHKPN. Kami pun meminta BPK dan KPK untuk mengusut tuntas kasus tersebut," katanya menegaskan, dikutip dari Antara.
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menegaskan pergantian jabatan Suharso Monoarfa hanya sebagai Ketum PPP.
Terkait jabatan Suharso sebagai Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, merupakan kewenangan Presiden Jokowi.
Arsul Sani menyatakan pergantian jabatan ketua umum dari Suharso Monoarfa kepada Muhammad Mardiono sebagai pelaksana tugas, untuk menguatkan konsolidasi partai.
Baca Juga: Internal Memanas, PPP Gandeng Romy Mediasi Pertemuan Suharso Monoarfa dan Mardiono
"Mukernas merupakan forum permusyawaratan partai tertinggi kedua setelah muktamar," katanya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/9).
Dia menjelaskan pergantian itu merupakan reorganisasi dan revitalisasi fungsi jabatan kader partai maupun kader partai yang menjabat di eksternal.
"Pergantian hanya untuk ketua umum," ujarnya pula.
Sebelum pergantian ketua dalam mukernas, Arsul menegaskan telah dilakukan komunikasi dengan Suharso Monoarfa, sehingga proses itu sudah sesuai dengan anggaran dasar (AD) dan anggaran rumah tangga (ART).
Tegaskan Masih Ketum PPP
Sebelumnya, Suharso Monoarfa angkat bicara atas pencopotan dirinya sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Suharso menegaskan posisi saat ini masih sebagai Ketum PPP.
Berita Terkait
-
Putri Pahlawan Nasional Pimpin WPP PPP, Dewi Arimbi Siap Tempur di Pemilu 2029
-
PPP Memanas! Tiga Kader Dilaporkan ke Polda Metro Jaya
-
Jabbar Idris Buka Muswil PPP Sulbar, Konsolidasi Partai Didorong Menuju Pemilu 2029
-
Sentil Wilayah Lain, Ketua PPP Sulsel: Yang Minta Muktamar Cepat Harus Konsisten Segera Muswil!
-
Menakar Masa Depan PPP Pasca Dualisme
Terpopuler
- Guru Besar UII: Publik Tak Cukup Tuntut Maaf, Layak Layangkan Mosi Tidak Percaya pada Prabowo
- Sayembara Rp10 Juta Dedi Mulyadi Dikritik UGM, Dinilai Cermin Gagalnya Negara Jamin Keamanan
- Tak Terima Disita, Pemilik Emas dan Uang Sitaan Kejagung di Kasus Febrie Bakal Ajukan Praperadilan
- Serum Viva untuk Flek Hitam Warna Apa? Ini 2 Varian Terbaiknya
- 5 Rekomendasi Parfum Aroma Vanilla di Alfamart, Wangi Mewah Tahan Lama untuk Harian
Pilihan
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
-
Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
-
Penjaga Rumah Febrie Adriansyah Ditemukan Tewas, Mulut dan Hidung Berbusa
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
Terkini
-
Transformasi Digital BRI Dongkrak Transaksi QRIS hingga Rp30,5 Triliun
-
Rehabilitasi Mangrove Berkelanjutan, 21.060 Bibit Ditanam di Pesisir Jakarta
-
Dari Parenting hingga Drone, Dua Kreator Ungkap Pesona Pesisir Jakarta
-
BRI Peduli Tanam 24.000 Mangrove untuk Pulihkan Pesisir di Jawa Barat
-
Tolak Rencana Pembatasan Kadar Nikotin dan Tar, APTI Minta Perlindungan Presiden