Beda Pendapat Anggota DPRD DKI soal Anies Ubah Nama Kota Tua Jadi Batavia

SuaraJakarta.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengubah nama kawasan Kota Tua menjadi Batavia. Perubahan nama itu disampaikan saat Groundbreaking CP202 MRT, Jakarta Barat, Sabtu (10/10/2022) lalu.

Terkait ini perubahan nama Kota Tua jadi Batavia ini, anggota DPRD DKI Jakarta memiliki pandangan yang terbelah. Ada yang pro dan kontra atas kebijakan Anies ini.

Seperti anggota DPRD DKI dari Fraksi PDIP, Gembong Warsono misalnya, yang menyebut perubahan nama ini merupakan kebijakan subjektif atau berdasarkan pandangan sendiri.

"Persoalannya kan ini soal legacy, jadi subjektif karena di akhir (masa jabatan) tentunya dia (Gubernur Anies) ingin mengukir sejarah, minimal sejarahnya ganti nama," kata Gembong, Senin (12/9/2022).

Baca Juga: Setelah Paripurna Pengumuman Pemberhentian Besok, Anies Dilarang Buat Kebijakan Strategis di Jakarta

Menurut dia, kebijakan mengubah nama suatu kawasan perlu kebijakan yang objektif atau tanpa dipengaruhi pandangan pribadi.

Gembong menilai tidak ada kebutuhan mendesak untuk mengubah nama kawasan Kota Tua kembali menjadi Batavia.

Senada dengan Gembong, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi mengatakan, Anies tidak boleh ada kebijakan strategis termasuk mengganti nama saat selesai masa jabatannya.

"Tidak boleh ada lagi kebijakan yang strategis yang diambil oleh Anies," kata politisi PDIP ini.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Rani Mauliani mengaku tidak masalah terkait perubahan nama Kota Tua menjadi Batavia karena masih berkaitan dengan Jakarta.

Baca Juga: Besok Rapat Paripurna Pengumuman Pemberhentian Gubernur DKI, DPRD Minta Anies Hadir

"Itu kan kembali hak prerogatif gubernur. Kami lihat payung hukumnya seperti apa, kalau sekedar ganti nama tapi tidak ubah ini itu, sok sok (silakan) saja," kata Ketua Fraksi Gerindra ini.