SuaraJakarta.id - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Johny Simanjuntak memperkirakan jenama rumah sehat tidak akan bertahan lama. Khususnya setelah masa jabatan Gubernur DKI Anies Baswedan berakhir pada 16 Oktober 2022.
"Ketika nanti misalnya gubernur ganti, ini (rumah sehat) akan tenggelam sendiri, hilang sendiri," kata Johny saat rapat kerja Komisi E dengan Dinas Kesehatan DKI di gedung DPRD DKI, Rabu (14/9/2022).
Menurut dia, perubahan jenama RSUD DKI tersebut tidak menyentuh inti dari kesehatan yakni pelayanan yang seharusnya dioptimalkan.
"Saya pikir ini hanya perubahan artificial (palsu—red) yang tidak sampai ke intinya, tapi sampai ke kulitnya saja," imbuhnya.
Politisi PDIP ini menjelaskan pelayanan yang diharapkan masyarakat dari rumah sakit adalah pelayanan yang mudah diakses, terbuka, sederhana dan tidak berbelit.
Senada dengan Johny, Anggota DPRD DKI lainnya yakni Dian Pratama juga mengungkapkan hal yang sama yakni jenama rumah sehat diperkirakan tidak akan ada lagi setelah Anies lengser.
Salah satu indikatornya, kata dia, potensi tambahan biaya yang dialokasikan untuk membuat logo baru "Rumah Sehat untuk Jakarta" itu.
"Setelah berganti gubernur belum tentu tetap ada. Berapa banyak biaya yang dibutuhkan untuk mengganti logo seperti ini," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan DKI Widyastuti ketika ditanya wartawan mengungkapkan anggaran untuk logo "Rumah Sehat" dialokasikan dari kas perawatan rutin gedung rumah sakit.
Baca Juga: Kecewa Tak Bisa Bertemu Anies Cs, Massa PCPMII Jakarta Bubar Jalan usai Rusak Pagar Balai Kota
"Itu bagian dari maintanance dan kegiatan rutin yang ada di dinas," ucap Widyastuti.
Sementara itu, terkait potensi jenama tersebut tak bertahan lama, ia secara tidak langsung mengungkapkan rumah sehat tetap eksis.
Alasannya, karena bagian dari upaya memperluas pemahaman bahwa tidak hanya untuk orang sakit tapi juga orang sehat.
"Kami perluas yang tadinya hanya untuk orang sakit, jadi luas," ucap Widyastuti.
Sebelumnya, Gubernur Anies mengubah jenama 31 RSUD milik Pemprov DKI menjadi rumah sehat pada Rabu (3/8) yang diawali dari RSUD Cengkareng.
Kebijakan itu menuai kontroversi salah satunya datang dari sejumlah anggota DPRD DKI yang menyebut perubahan jenama itu tidak menyentuh permasalahan substantif yakni terkait pelayanan kesehatan yang optimal bagi masyarakat.
Berita Terkait
-
Prabowo Sebut PDIP Sehati, Hasto Ungkap Titah Megawati: Kader Pantang Jadi Buzzer Penyerang
-
Kaesang Incar Suara Jateng untuk PSI, Ganjar: Orang Nyalon Kok Nantang
-
Kepuasan Publik ke Prabowo Menurun Tajam, Begini Respons PDIP
-
Kaesang Maju di Dapil Puan, Ganjar: Silakan, Saya Masih Yakin Jateng Kandang Banteng!
-
Hasto Wanti-wanti Demokrasi Bisa Mati Tanpa Kudeta Militer, Tanda-tanda Mulai Terlihat
Terpopuler
- Dicukur Timnas Indonesia 5-1, Pemain Naturalisasi Kamboja Jadi Sasaran Kemarahan Fans
- 7 HP Murah Spesifikasi Terbaik di Bawah Rp2 Juta, Kamera 108 MP hingga NFC
- Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
- Kasat Narkoba Tangsel Ditangkap! Diduga Edarkan Narkoba Bersama Enam Anak Buah
- 4 Serum Wardah untuk Mengecilkan Pori, Kulit Halus dan Mulus Bertahap
Pilihan
-
Survei SMRC Juli 2026: Elektabilitas Prabowo Anjlok Drastis, Disalip Dedi Mulyadi
-
Malaysia Dikit Lagi Resmi Berstatus Negara Maju, Pendapatan Warga Rp 250 Juta per Tahun
-
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Terjaring OTT KPK, Ulangi Jejak Kelam Pendahulu
-
Ledakan Dahsyat Guncang Mall AEON Dua Orang Tewas, Diduga Akibat Kebocoran Gas
-
Hukum Tak Mampu Meyakinkan Publik, Main Hakim Sendiri Jadi Jalan Pintas
Terkini
-
Nikmati Weekday Brunch All You Can Eat Mulai Rp150.000 dengan City View di Manhattan Hotel Jakarta
-
KPP Apresiasi BRI, Jadi Bank Terbaik Penyalur KUR Perumahan
-
Transformasi Digital BRI Dongkrak Transaksi QRIS hingga Rp30,5 Triliun
-
Rehabilitasi Mangrove Berkelanjutan, 21.060 Bibit Ditanam di Pesisir Jakarta
-
Dari Parenting hingga Drone, Dua Kreator Ungkap Pesona Pesisir Jakarta