Setuju TGUPP Dibubarkan, Legislator PDIP: Sangat Membebani Uang Rakyat

SuaraJakarta.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mengaku setuju dengan pernyataan Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi yang meminta agar TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) dihilangkan.

Sebab, menurut Kenneth, TGUPP memang tidak ada manfaatnya sama sekali bagi pembangunan di Jakarta. Ia juga menyinggung soal anggaran APBD yang dipakai untuk TGUPP ini.

"Saya sangat mendukung sekali pernyataan ketua DPRD DKI yang meminta supaya TGUPP dihilangkan, karena kenyataannya memang sangat membebani APBD," kata Kenneth.

"Bubarkan sajalah, memang enggak ada manfaatnya dan enggak ada prestasinya sama sekali," lanjut legislator dari Fraksi PDIP ini dalam keterangannya, Senin (19/9/2022).

Baca Juga: Cerita Anies Bertemu Ahok di Salah Satu Hotel di Jakarta: Tanya Kabar dan Ngobrol Rileks

Kenneth menilai keberadaan TGUPP di era pemerintahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sangat tidak bermanfaat, serta menjadi beban dan menghambur-hamburkan uang rakyat.

Apalagi gaji operasional mereka menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI.

"TGUPP ini memakai anggaran yang sangat besar tetapi minim prestasi kerjanya. Yang patut masyarakat ketahui bahwa uang gaji dan operasional TGUPP ini murni memakai APBD yang notabene adalah uang rakyat, kalau cara kerjanya seperti ini yah sama saja uang rakyat di buat main main," ujarnya.

Untuk itu, ia menyatakan TGUPP seharusnya bakal lengser seiring dengan habisnya masa jabatan Anies pada 16 Oktober mendatang.

"Sewajarnya masa kerja TGUPP otomatis berakhir saat Pak Anies tidak menjabat sebagai Gubernur DKI lagi, karena fungsi, tugas dan keberadaan mereka melekat kepada Anies," ujar Kenneth, Senin (19/9/2022).

Baca Juga: Anies Mau Lengser, DPRD DKI Tak Lagi Alokasikan Anggaran untuk TGUPP

Sebut TGUPP Kacaukan Rencana Pembangunan