SuaraJakarta.id - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin optimis Jakarta bisa menjadi kota bisnis dan ekonomi setelah Ibu Kota Negara (IKN) resmi pindah ke Kalimantan Timur.
Khoirudin mengatakan dalam bimbingan teknis (Bimtek) DPRD DKI ketiga tahun 2022 di Semarang, disebutkan bahwa Jakarta sudah siap untuk menjadi pusat ekonomi dan bisnis.
"Dalam Bimtek, Kementerian Dalam Negeri membahas tentang Jakarta pasca ada UU nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan disebutkan bahwa Jakarta siap jadi pusat ekonomi dan bisnis," kata Khoirudin, Rabu (21/9/2022).
Khoirudin menilai Jakarta sudah sangat siap menjadi kota ekonomi, sebab Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 lalu mengungkapkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) di Jakarta menjadi yang tertinggi.
"Artinya sumber daya manusia kita sudah siap untuk menjadi kota khusus ekonomi. Hal ini juga karena Jakarta memang sudah menjadi pusat ekonomi sebelum merdeka," ucapnya.
Khoirudin berharap dengan memiliki kekhususan dan menjadi Kota Ekonomi, maka pendapatan asli daerah (PAD) tidak akan menurun, meskipun Jakarta sudah tidak menyandang status Ibu Kota.
"Dampaknya akan sangat besar pada penghasilan daerah kita. Ini juga bisa meningkatkan pembangunan buat Jakarta," ucap Khoirudin.
Analis Hukum Kemendagri Alpin Rahman mengungkapkan wacana tersebut muncul setelah sejumlah pakar melakukan kajian dan studi banding ke beberapa negara yang pernah memindahkan Ibu Kotanya.
"Itu contoh negara maju yang dari pusat pemerintahnya dipindahkan, maka daerah yang lama biasanya dijadikan daerah ekonomi bisnis contohnya seperti di Amerika. Ketika pusat pemerintahan dari New York ke Washington DC. Maka New York menjadi daerah ekonomi," ucapnya.
Baca Juga: Anggota DPRD DKI Ingatkan Perusahaan Bayar Upah yang Layak Bagi Buruh
Namun, Alpin menegaskan hal tersebut masih berupa wacana, dan pihaknya akan melakukan kajian lebih dalam lagi bersama sejumlah instansi pemerintahan lainnya, salah satunya yakni Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi.
"Kalau secara SDM kita nilai sudah cukup maju, kita melihat global semua pesat di Jakarta. Tapi ini masih butuh kajian dahulu. Waktu yang baru beberapa bulan kita lakukan maka kajiannya belum komprehensif, saat ini kami masih mengumpulkan pendapat riset dari akademisi pakar," tuturnya. [Antara]
Berita Terkait
-
DPRD Bentuk Gugus Tugas Selesaikan Sengketa Lahan Kwini dan Kodam Jaya
-
Kawal Revisi Aturan Ketenagakerjaan, DPRD DKI Janji Teruskan Suara Buruh ke DPR RI
-
Menkeu Purbaya Mau Tahu Apa Alasan Otorita IKN Minta Tambah Anggaran Rp15,8 Triliun
-
Buruh Gugat Aturan Cipta Kerja, Desak Pemulihan Hak Pesangon hingga Batasi Outsourcing
-
KJP Jangan Diputus di Tengah Tahun Ajaran Gara-Gara Pergeseran Desil
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
-
Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
-
Ada Pelantikan di Istana Sore Ini, Pratikno Ngaku Dapat Undangan Mendadak
Terkini
-
5 Tahun Holding UMi, BRI Perkuat Pembiayaan dan Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro
-
Dari Cirebon ke Taipei, Tati Purwanti Bawa Kuliner Lokal dan Tumbuh Bersama BRI
-
Wajah Baru Museum Kediri, Kini Jadi Pusat Layanan Budaya Terpadu
-
Raih Penghargaan IDX Channel 2026, BRImo Taiwan Jadi Solusi Keuangan Diaspora dan PMI
-
Kasus Dolar Singapura Palsu, Kuasa Hukum Ungkap Janji Imbalan 1.500 SGD Per Lembar