Ibu Kota Pindah, Wakil Ketua DPRD DKI: Jakarta Siap Jadi Kota Ekonomi

SuaraJakarta.id - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin optimis Jakarta bisa menjadi kota bisnis dan ekonomi setelah Ibu Kota Negara (IKN) resmi pindah ke Kalimantan Timur.

Khoirudin mengatakan dalam bimbingan teknis (Bimtek) DPRD DKI ketiga tahun 2022 di Semarang, disebutkan bahwa Jakarta sudah siap untuk menjadi pusat ekonomi dan bisnis.

"Dalam Bimtek, Kementerian Dalam Negeri membahas tentang Jakarta pasca ada UU nomor 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, dan disebutkan bahwa Jakarta siap jadi pusat ekonomi dan bisnis," kata Khoirudin, Rabu (21/9/2022).

Khoirudin menilai Jakarta sudah sangat siap menjadi kota ekonomi, sebab Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2021 lalu mengungkapkan bahwa indeks pembangunan manusia (IPM) di Jakarta menjadi yang tertinggi.

Baca Juga: Anggota DPRD DKI Ingatkan Perusahaan Bayar Upah yang Layak Bagi Buruh

"Artinya sumber daya manusia kita sudah siap untuk menjadi kota khusus ekonomi. Hal ini juga karena Jakarta memang sudah menjadi pusat ekonomi sebelum merdeka," ucapnya.

Khoirudin berharap dengan memiliki kekhususan dan menjadi Kota Ekonomi, maka pendapatan asli daerah (PAD) tidak akan menurun, meskipun Jakarta sudah tidak menyandang status Ibu Kota.

"Dampaknya akan sangat besar pada penghasilan daerah kita. Ini juga bisa meningkatkan pembangunan buat Jakarta," ucap Khoirudin.

Analis Hukum Kemendagri Alpin Rahman mengungkapkan wacana tersebut muncul setelah sejumlah pakar melakukan kajian dan studi banding ke beberapa negara yang pernah memindahkan Ibu Kotanya.

"Itu contoh negara maju yang dari pusat pemerintahnya dipindahkan, maka daerah yang lama biasanya dijadikan daerah ekonomi bisnis contohnya seperti di Amerika. Ketika pusat pemerintahan dari New York ke Washington DC. Maka New York menjadi daerah ekonomi," ucapnya.

Baca Juga: Keberadaan IKN Nusantara Bakal Pengaruhi Tren Investasi Emas di Balikpapan

Namun, Alpin menegaskan hal tersebut masih berupa wacana, dan pihaknya akan melakukan kajian lebih dalam lagi bersama sejumlah instansi pemerintahan lainnya, salah satunya yakni Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi.