Faktor Kedekatan dan Lobi Politik Jadi Penentu Terpilihnya Pj Gubernur DKI, Analis Prediksi Dua Nama Ini Gantikan Anies

SuaraJakarta.id - Analis Politik dan Direktur IndoStrategi Research and Consulting, Arif Nurul Iman, menilai bahwa figur yang akan dipilih menjadi Penjabat atau Pj Gubernur DKI Jakarta menggantikan Anies Baswedan akan ditentukan oleh faktor kedekatan dan lobi politik.

Ia mengatakan, aspirasi publik hanya menjadi salah satu variabel saja dalam penentuan PJ Gubernur DKI Jakarta.

"Seperti yang disampaikan bahwa penentunya (Pj Gubernur DKI Jakarta) faktor politik karena ini penentunya pak Jokowi politik elitis. Kalau kita lihat aspirasi pakar, aspirasi publik itu hanya jadi salah satu variabel tapi bukan variabel utama," kata Arif dalam diskusi bertajuk 'Pj Gubernur Jakarta Dan Upaya Meredam Polarisasi Politik', Sabtu (1/10/2022).

Arif menilai faktor politik jauh lebih menentukan ketibang faktor aspirasi publik. Orang akan terpilih jadi Pj Gubernur Jakarta akan ditentukan tergantung kedekatan dan lobi-lobi politik.

"Yang jauh lebih menentukan adalah faktor politik sehingga seperti yang saya sampaikan tadi bahwa faktor kedekatan dan lobi politik itu akan jauh lebih menentukan siapa yang akan terpilih menjadi Pj Gubernur Jakarta," tuturnya.

Arif lantas menyebut dua nama figur yang diprediksinya bakal dipilih oleh Presiden Jokowi mengisi kursi Pj Gubernur Jakarta. Mereka adalah Dirjen Politik dan Pemerintahan Kemendagri, Bahtiar dan Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono.

"Kalau prediksi saya ada dua antara pak Heru dan pak Bahtiar ini saya lihat dari kaca mata politik bukan aspirasi publik," tuturnya.

Lebih lanjut, saat ditanyakan apakah kedua tokoh tersebut punya faktor kedekatan dengan Istana atau Presiden Jokowi, Arif menjawab secara diplomatis.

"Saya kira antara istana dengan Jokowi sebuah personifikasi yang tidak bisa dipisahkan. Jadi aspirasi publik adalah jadi salah satu variabel tapi penentunya adalah politik bagaimana elite politik itu memproyeksikan Pj Gubernur ke depan," pungkasnya.

Baca Juga: Gaya Blusukan Puan Maharani Dibandingkan Anies Baswedan: Beda Magnit

Sebagai Informasi, diketahui bahwa penentuan PJ Gubernur akan melalui Tim Penilaian Akhir (TPA) oleh Presiden.

Mekanisme sidang TPA merupakan upaya Kemendagri dalam hal penunjukan PJ kepala daerah yang selama ini dianggap sepihak, tidak melibatkan partisipasi publik, dan kurang transparan serta akuntabel. Presiden berwenang menunjuk PJ gubernur.

"Memang tidak dirinci aturan Uji Publik ini dalam menentukan PJ, paling tidak, hasil uji publik nantinya dapat menjadi pertimbangan Kemendagri dan Presiden dalam menentukan PJ Gubernur Jakarta," Kata Samsul.

Samsul juga berharap yang menempati posisi tersebut adalah orang yang problem solver dan paham dengan masalah Jakarta sampai ke akarnya.