Alasan Jokowi Tunjuk Heru Budi Jadi Pj Gubernur DKI: Komunikasinya Bagus ke Siapapun

SuaraJakarta.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menunjuk Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Alasannya karena Heru sangat baik dalam komunikasi dengan semua pihak.

"Saya tahu betul rekam jejak, cara bekerja, kapasitas, kemampuan, saya tahu semuanya. Dan, komunikasinya sangat baik dengan siapapun," kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/10/2022).

Jokowi pun berharap Heru Budi dapat melakukan percepatan-percepatan dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh DKI Jakarta.

“Kita harapkan nanti ada percepatan-percepatan. Kemarin saya sudah sampaikan kepada Pak Heru, utamanya persoalan utama di DKI Jakarta macet, banjir, harus ada progres perkembangan yang signifikan, dan yang ketiga hal yang berkaitan dengan tata ruang," ujarnya.

Kepala Sekretariat Kepresidenan (Kasetpres) Heru Budi Hartono resmi ditetapkan sebagai Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta pengganti Anies Baswedan. Diketahui masa jabatan Anies Baswedan akan berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.

Tak Setuju Pj Gubernur DKI Diisi Orang Dekat Jokowi

Penunjukan Kasetpres Heru Budi Hartono jadi Pj Gubernur DKI Jakarta banyak menjadi pertanyaan besar di kalangan masyarakat.

Hal tersebut juga terlihat dari hasil survei ALGORITMA Research & Consulting yang menunjukkan mayoritas masyarakat tidak setuju kursi Pj Gubernur DKI Jakarta diisi sosok yang dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Saat responden disodori pertanyaan setujukah Anda Pj gubernur DKI Jakarta sosok yang dekat dengan Presiden Jokowi, sebanyak 55,7 persen menyatakan tidak setuju, 38,1 persen setuju, sisanya menjawab tidak tahu," kata Direktur Eksekutif ALGORITMA Aditya Perdana dalam konferensi pers virtualnya, Minggu (9/10/2022).

Baca Juga: Ditunjuk Jokowi Jadi Pj Gubernur DKI, Pengamat Nilai Heru Budi Hartono Tak Akan Selesaikan Janji Anies Baswedan

Sementara sebanyak 49,3 persen responden juga tidak setuju Pj gubernur DKI Jakarta sosok yang dekat dengan Gubernur Anies Baswedan. Sebanyak 44,5 persen menyatakan setuju. Sisanya menjawab tidak tahu.

Sebanyak 98,8 persen responden menyatakan setuju Pj Gubernur DKI sosok yang memiliki kemampuan berkomunikasi secara sosial dan politik secara baik.

Sedangkan mayoritas mutlak responden, yakni 96,0 persen setuju Pj gubernur DKI sosok pemersatu, tidak masuk golongan kadrun dan cebong.

Hal tersebut diperkuat dengan jawaban responden saat disodori pertanyaan “sosok yang netral dari politik identitas”. Sebanyak 94,0 persen menyatakan setuju.

Sebanyak 86,9 persen responden setuju kursi Pj gubernur DKI diisi sosok yang dapat bersinergi dengan Kemendagri dan DPR untuk dapat menyelesaikan revisi UU DKI Jakarta, terkait ibu kota negara yang akan pindah ke Kalimantan Timur.

Aditya menjelaskan jumlah sampel survei ini sebanyak 420 responden, yang terbagi secara proporsional mewakili penduduk DKI Jakarta usia dewasa.

“Pengumpulan data pada 27 September hingga 3 Oktober 2022 melalui wawancara telepon menggunakan kuesioner dilakukan 20 enumerator. Margin of error plus minus 4,7 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen,” kata Aditya.