SuaraJakarta.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menantikan putusan banding terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 untuk merumuskan besaran UMP 2023.
"Saat ini kami juga sedang menunggu, putusan PTUN banding yang nanti putusannya akan seperti apa, kami lihat nanti berikutnya," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Andri Yansyah di Balai Kota Jakarta, Rabu (26/10/2022).
Andri menyebutkan, sudah ada ketetapan dari majelis hakim di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) yang akan diputuskan 30 hari setelah penetapan.
"Setelah kami cek bersama Biro Hukum (Pemprov DKI) sudah ditetapkan majelis hakim yang akan melakukan banding tersebut, sesuai dengan ketentuan 30 hari setelah penetapan majelis hakim itu akan ada putusan," katanya.
Adapun penetapan UMP 2023 DKI Jakarta, kata dia, akan diumumkan pada 20 November 2022.
Selain itu, Pemprov DKI saat ini juga menunggu besaran pertumbuhan ekonomi triwulanan yang akan diumumkan Badan Pusat Statistik pada 7 November 2022.
Adapun komponen penghitungan UMP yang sudah ada, kata dia, baru besaran inflasi yang mencapai 4,5 persen.
Pihaknya juga akan menunggu angka tenaga kerja per rumah tangga yang nanti akan disampaikan melalui surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan.
"Setelah ada angka itu keluar, baru nanti kami akan melakukan sidang, untuk melakukan rumusan-rumusannya sudah ditetapkan melalui PP 36 2021," katanya.
Sebelumnya, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 tentang Upah Minimum Provinsi (UMP) Tahun 2022 sebesar Rp 4,6 juta.
Besaran UMP Rp 4,6 juta itu adalah hasil revisi dari UMP yang ditetapkan Gubernur DKI saat itu Anies Baswedan yang mencapai Rp 4,4 juta.
Majelis hakim kemudian menetapkan UMP 2022 sebesar Rp 4,5 juta. Pemprov DKI mengajukan banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN). [Antara]
Berita Terkait
-
Viral Dulu Baru Ditangani? Pramono Anung Akui Keluhan Warganet Bikin Kinerja Pemprov Ngebut
-
Bukan Cuma AI, Petugas Dishub Jaksel Diduga Curangi Laporan JAKI Pakai Modus 'Timestamp'
-
Viral Mobil Dinas Pemprov DKI Dipakai Healing ke Puncak, Oknum Pegawai Kini Diburu Inspektorat!
-
Terlalu Menakutkan bagi Anak-anak, Pemprov DKI Jakarta Copot Iklan Film Horor di Ruang Publik
-
Pakai Foto AI Buat Respons Laporan Warga: Pemprov DKI Berang, Oknum Disikat, Aturan Ketat Disiapkan
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- 5 HP Infinix Kamera Bagus dan RAM Besar, Harga Mulai Rp1 Jutaan
- 5 HP Samsung Kamera Bagus dan RAM Besar, Pas buat Multitasking
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Selama Ini Disangka Hiasan, Ternyata Ini Makna Warna Ondel-Ondel yang Sesungguhnya
-
5 Sepatu Lari yang Tetap Keren Dipakai Ngantor di Sudirman, Nyaman Seharian Tanpa Ganti Sepatu
-
Tiga Tuntutan Besar LTJ: Dari Desakan Keluar BOP Hingga Reformasi Total Pendidikan
-
Cek Fakta: Heboh Donasi Fantastis ke Iran dari Warga RI, Benarkah atau Hoaks?
-
Review Jujur Sepatu Lari Murah di Decathlon, Layakkah Dipakai Lari 5 Km Setiap Pagi di 2026?