SuaraJakarta.id - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebut kebijakan soal bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi perkantoran saat musim hujan tidak wajib diikuti. Sebab, pernyataannya ini hanya merupakan imbauan bagi tiap kantor yang berlokasi di wilayah rawan banjir.
Karena itu, Heru menyebut kewenangannya tetap di masing-masing kantor untuk mengikutinya atau tidak. Pertimbangannya berdasarkan efektivitas para pegawai dalam melaksanaan pekerjaannya saat WFH.
"Iya itu kan imbauan WFH terkait dengan cuaca ekstrem, itu diserahkan kepada masing-masing gedung. Iya imbauan aja," ujar Heru di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (26/10/2022).
Karena hanya imbauan saja, Heru mengaku tak akan sampai mengeluarkan surat edaran atau instruksi.
Apalagi, ia menyebut sejumlah perkantoran swasta sebenarnya sudah melakukan WFH untuk waktu tertentu.
"Kita serahkan kepada mekanisme di lapangan supaya tidak mengganggu kinerja mereka, tidak terganggu juga proses ekonomi," ucapnya.
Selain itu, imbauan ini hanya berlaku bagi perkantoran yang berada di wilayah rawan banjir. Ia ingin meminimalisir dampak bagi masyarakat saat banjir dan hujan deras.
"Kita lihat kan tidak semua spot-spot itu harus WFH. Kita lihat kondisi ekstrem, silakan ambil kebijakan masing-masing," pungkasnya.
Sebelumnya, Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta menyatakan dukungannya pada rencana Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang ingin mengizinkan pekerja bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) saat musim hujan. PSI pun meminta Heru segera melakukan sosialisasi mengenai kebijakan ini.
Baca Juga: Baru Diangkat Anies 3 Bulan Lalu, Heru Budi Copot Dirut MRT Mohamad Aprindy Gegara Alasan Ini
Sekretaris Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana mengatakan, sosialisasi bisa dimulai dengan menyebarkan surat edaran. Nantinya, bisa dilihat bagaimana respon dari perkantoran yang menerima anjuran itu.
Respon mereka nanti bisa menjadi pertimbangan atas rencana penerapan WFH di perkantoran wilayah rawan banjir di Jakarta.
"Usulan yang baik, tentu saja perlu dipikirkan dengan matang saat di implementasikan nanti. Pak Heru juga bisa melakukan komunikasi atau memberikan surat edaran langsung ke kantor-kantor yang ada di Jakarta," ujar William kepada wartawan, Rabu (26/10/2022).
Menurutnya, saat hujan turun tentu akan membuat lalu lintas di DKI Jakarta semakin semrawut. Ini juga berdampak pada tingkat stres masyarakat, bukan hanya yang tinggal di DKI Jakarta, juga mereka yang tinggal di kota penyangga seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.
"Lalu lintas macet parah dan semrawut itu mengganggu kita secara fisik dan psikis, bukan hanya capek, stres juga. Saran WFH ini harusnya jadi win win solution untuk semua pihak baik pekerja maupun pelaku usaha," jelasnya.
Namun, ia berharap sebelum diterapkan kebijakan WFH bagi perkantoran di wilayah rawan banjir saat musim hujan harus memiliki kajian matang. Segala pihak yang berkaitan, mulai dari para ahli sampai aparat juga harus dilibatkan.
Tag
Berita Terkait
Terpopuler
- 4 Sepatu Lokal Senyaman On Cloud Ori, Harga Lebih Terjangkau
- 5 Body Lotion Niacinamide untuk Cerahkan Kulit, Harganya Ramah Kantong Ibu Rumah Tangga
- Menguak PT Minas Pagai Lumber, Jejak Keluarga Cendana dan Konsesi Raksasa di Balik Kayu Terdampar
- 5 HP Murah Terbaik 2025 Rekomendasi David GadgetIn: Chip Mumpuni, Kamera Bagus
- 55 Kode Redeem FF Terbaru 9 Desember: Ada Ribuan Diamond, Item Winterlands, dan Woof Bundle
Pilihan
-
Rencana KBMI I Dihapus, OJK Minta Bank-bank Kecil Jangan Terburu-buru!
-
4 Rekomendasi HP 5G Murah Terbaik: Baterai Badak dan Chipset Gahar Desember 2025
-
Entitas Usaha Astra Group Buka Suara Usai Tambang Emas Miliknya Picu Bencana Banjir Sumatera
-
PT Titan Infra Sejahtera: Bisnis, Profil Pemilik, Direksi, dan Prospek Saham
-
OJK: Kecurangan di Industri Keuangan Semakin Canggih
Terkini
-
7 Mobil Bekas untuk Mengatasi Kelelahan Berkendara bagi Orang Tua dan Pensiunan
-
10 Mobil Bekas Rp75 Jutaan yang Serba Bisa untuk Harian, Kerja, dan Perjalanan Jauh
-
8 Mobil Niaga Bekas untuk Merintis Usaha dengan Harga di Bawah Rp 80 Juta, Cocok untuk UMKM
-
5 Fitur Bank Digital untuk Mengurangi Pengeluaran Tanpa Disadari bagi Pengguna Muda
-
Akselerasi Pembiayaan Digital, Kopra by Mandiri Hadirkan Fitur Kredit Agunan Deposito