Dinas Perumahan DKI Ajukan Anggaran Rp 1,2 Triliun, Tak Ada untuk Rumah DP 0 Rupiah Kebanggaan Anies

Alihkan Dana untuk Program Lain

Diberitakan sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono meminta agar program Rumah DP 0 Rupiah di era Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono tidak lagi menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ia meminta dana untuk proyek ini dialihkan ke kegiatan lain.

Hal ini disampaikan Gembong dalam Rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI yang membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) DKI 2023, di Hotel Grand Cempaka Resort, Bogor, Selasa (1/11/2022).

Anggota Banggar DPRD DKI ini menyampaikan hal tersebut langsung kepada Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Sarjoko.

Baca Juga: Tak Ada Kriteria Khusus Bagi Cawapres Anies, NasDem: Biar Anies yang Tentukan Sendiri

Pengalihan anggaran ini disebutnya bisa diberikan untuk program yang lebih bermanfaat.

"Saran saya kepada Dinas Perumahan harusnya DKI fokus pada rumah susun sewa. Agar APBD kita bisa kita turunkan untuk bantu masyarakat memang yang betul-betul dibutuhkan," ujar Gembong di lokasi.

Nilai anggaran yang bisa dipakai untuk program Rumah DP 0 Rupiah ini diketahui dalam rapat senilai Rp 1,2 triliun. Besaran dana untuk aspek hunian ini sudah terkena restrukturisasi dari sebelumnya Rp1,46 triliun.

Gembong bahkan menyebut program unggulan eks Gubernur Anies Baswedan ini abal-abal. Karena itu, ia heran mengapa Rumah DP 0 Rupiah masih masuk dalam dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) DKI 2023-2026 dengan target pembangunan mencapai 9 ribu unit.

"Kalau bicara DP nol rupiah mohon maaf Pak Sarjoko, DP nol rupiah ini DP abal-abal. Jadi gak usah kita debatkan, tapi yang pasti dari sisi peruntukan bahwa DP nol tidak tepat sasaran," katanya.

Baca Juga: Di Depan Relawan, Anies Baswedan Nyatakan Bakal Jual Rekam Jejaknya Pimpin Jakarta ke Rakyat Indonesia

Salah satu penyebab program ini tidak tepat sasaran karena persyaratan yang disebutnya tak masuk akal. Calon pembeli disinyalir bukan kalangan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) karena ada maksimal pendapatan senilai Rp 14 juta untuk satu pasangan.