Scroll untuk membaca artikel
Agung Sandy Lesmana | Fakhri Fuadi Muflih
Minggu, 20 November 2022 | 16:08 WIB
Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. (bidik layar video)

SuaraJakarta.id - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono kembali angkat bicara soal polemik kebijakan jalur sepeda. Kali ini, ia membantah sempat ingin membekukan program lajur untuk kendaraan nol emisi itu.

Heru mengatakan rencana awal tak mengajukan anggaran jalur sepeda di tahun 2023 bukan demi pembekuan. Ia hanya ingin melakukan evaluasi atas kebijakan tersebut.

"Bukan pembekuan, kami juga kemarin saya sudah terima teman-teman untuk dievaluasi," ujar Heru di Jakarta Pusat, Minggu (20/11/2022).

Baca Juga: Polemik Jalur Sepeda Jakarta: Program Pembekuan Diprotes Banyak Pihak

Lewat evaluasi itu, nantinya akan diketahui bagaimana hasil pelaksanaan jalur sepeda selama ini. Jadi, ke depannya bisa diketahui kebijakan jalur sepeda seperti apa yang efektif dikembangkan.

"Titik mana sih yang berkualitas dan bermanfaat untuk pesepeda yang pagi siang sore itu digunakan. dan kemarin-kemarin kan kita tahun ini sudah membangun cukup jauh seluas 256 kilometer," pungkasnya.

Langsung Ribut

Heru Budi sebelumnya mengakui sempat membekukan atau freeze kebijakan jalur sepeda di Jakarta. Ia menyebut pembekuan ini baru sebentar dilakukan tapi langsung diributkan masyarakat.

Dalam rapat Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI sempat mengajukan anggaran Rp38 miliar tapi dihapus. Dana yang diajukan hanya Rp1,9 miliar untuk evaluasi jalur sepeda.

Baca Juga: Heru Budi Akui Sempat 'Freeze' Jalur Sepeda di Jakarta: Itu Saja Sudah Ribut?

Kendati demikian, Heru menyebut tujuannya membekukan kebijakan jalur sepeda bukan untuk meniadakannya, melainkan demi meningkatkan kualitasnya.

"Saya ngambil kebijakan untuk freeze jalur sepeda sudah ribut, baru freeze saja. Nah tujuan saya baik kok, saya tidak ingin kuantitas, saya ingin kualitas, kira-kira seperti itu," ujar Heru di Senayan, Jakarta Selatan.

Menurut Heru kebijakan yang dibuat pemerintah memang harus dikomunikasikan dengan baik. Jika tidak, akan terjadi keributan karena banyak pihak yang berspekulasi.

"Kebijakan yang sepele menjadi sesuatu kalau saya tidak manage komunikasi, menjadi sesuatu yang tidak perlu energi kita keluarkan," jelas Heru.

Heru juga menyebut kebiasaan bersepeda di Eropa itu tak bisa sepenuhnya diterapkan di Jakarta. Ada faktor perbedaan cuaca hingga jarak tempuh yang membuat masyarakat enggan bersepeda dalam keseharian.

"Semua kebutuhan, kehidupan, di sana tidak bisa diimplementasikan di sini, cuaca panas, jaraknya jauh. Banyak misal dari Bekasi, Bogor, tidak bisa juga naik sepeda, berbasis transportasi umum."

Load More