Akui Jalur Sepeda Dibutuhkan di Eropa, Heru Budi: Kebiasaan Barat Tak Bisa Diterapkan di Jakarta

SuaraJakarta.id - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengumpulkan sejumlah mitra organisasi internasional dalam jamuan makan siang di Senayan, Jakarta Selatan. Dalam pertemuan itu, ia menyinggung soal penerapan jalur sepeda di ibu kota.

Heru mengatakan, penerapan jalur sepeda memang dibutuhkan di Eropa. Penggunaannya marak dilakukan dan menjadi kebiasaan di sana.

"Saya agak singgung dikit, seperti jalur sepeda. Mungkin bapak-bapak di negara Eropa itu (jalur sepeda) sangat baik dan dibutuhkan. Saya 5-6 tahun tinggal di Eropa juga," ujar Heru di lokasi.

Kendati demikian, Heru menyebut kebiasaan bersepeda di Eropa itu tak bisa sepenuhnya diterapkan di Jakarta. Ada faktor perbedaan cuaca hingga jarak tempuh yang membuat masyarakat enggan bersepeda dalam keseharian.

"Semua kebutuhan, kehidupan, di sana tidak bisa diimplementasikan di sini, cuaca panas, jaraknya jauh. Banyak misal dari Bekasi, Bogor, tidak bisa juga naik sepeda, berbasis transportasi umum," jelas Heru.

Dalam kesempatan ini, Heru meminta pihak yang hadir untuk memberikan masukan soal pengelolaan Jakarta.

Acara itu dihadiri oleh perwakilan dari UNESCO, Representative to Indonesia for WHO, Indonesia Resident Representative for UNDP, World Bank Country Director for Indonesia, Country Manager for IFC, Southeast Asia Director for ITDP, hingga Country Director for World Resources Institute (WRI) Indonesia. Sementara Heru didampingi Sekretaris Daerah DKI Marullah Matali.

Salah satu yang ia soroti adalah tentang nasib Jakarta setelah tak lagi jadi ibu kota. Ia menyebut perlu ada persiapan matang ketika Jakarta sudah bukan pusat pemerintahan.

"Misalnya Ibu Kota pindah ke IKN, ini tantangan besar bagi Jakarta, bagi saya, selain tadi iklim, transportasi dan lain-lain," tutur Heru.

Baca Juga: Bagaimana Nasib Jakarta Setelah Tak Lagi Jadi Ibu Kota? Heru Budi Kumpulkan Mitra Internasional

Menurutnya, Jakarta memiliki keunggulan sendiri meski tak lagi menjadi ibu kota, seperti pusat perekonomian dan bisnis. Ia tak ingin nantinya Jakarta malah mati ketika tak berstatus ibu kota.

"Kenapa? Jakarta harus hidup, Jakarta harus hidup dengan pendapatan dan lain-lain. Di sisi lain, Indonesia harus membangun konsentrasi di IKN," ucapnya.

Persiapan ini, disebutnya perlu dilakukan sedini mungkin agar tidak ada kesalahan di masa mendatang. Apalagi waktunya cuma dua tahun sampai ibu kota benar-benar pindah pada 2024.

"Nah itu kan perlu masukan-masukan bapak-bapak. Jika presiden sudah mulai bertugas di sana, Jakarta juga harus bisa berjuang tanpa embel-embel sebagai Ibu Kota. Ini perlu masukan, ide-ide," pungkasnya.