Panitia Tak Undang Anies ke Reuni 212, Habib Syakur Punya Pendapat Beda: Dia Akan Hadir

SuaraJakarta.id - Sebanyak 310 personel disiapkan untuk pengamanan acara Reuni 212 di Masjid At-Tin, Jakarta Timur, Jumat (2/12/2022). Acara ini rencananya akan dimulai dini hari nanti pukul 02.00 WIB sampai 09.00 WIB.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Endra Zulpan mengatakan, berdasar pihak penyelenggara, estimasi massa yang hadir berjumlah 10 ribu orang. Kegiatan ini berada di dalam masjid, bukan unjuk rasa turun ke jalan.

"Itu kan kegiatan di dalam masjid, kegiatan keagamaan, bukan kegiatan unjuk rasa di suatu lokasi sehingga anggota kita juga tidak masuk ke dalam masjid, cuma seputar di lokasi masuk Masjid At-Tin untuk kelancaran lalu lintas," ujarnya.

Tak Undang Anies Baswedan

Sementara itu, pihak panitia menyebut mereka tidak mengundang Anies Baswedan. Alasannya karena Anies sudah terjun ke dunia politik sebagai bakal calon presiden (capres) dari Partai NasDem.

Penanggung Jawab Pelaksanaan Reuni 212, Yusuf Martak mengatakan, pihaknya hanya mengundang sejumlah ulama dan tokoh-tokoh agama Islam dalam kegiatan ini.

"Enggak kami undang. Karena kami enggak mengundang yang kaitannya dengan politik," kata Yusuf saat menggelar konferensi pers di Masjid At Tin, Rabu (30/11/2022).

"Politik praktis kami tidak undang, yang kami undang itu tokoh, ulama, habib, uztadz, kiai, gitu," jelasnya.

Yakin Anies Hadir

Baca Juga: Anies Baswedan Ciptakan Hal Ini Jika Jadi Presiden 2024: Bukan Imajinasi Masa Depan

Di lain pihak, inisiator Gerakan Nurani Kebangsaan (GNK), Habib Syakur Ali Mahdi Al Hamid justru punya pandangan berbeda. Ia yakin Anies akan hadiri Reuni 212 ini.

Dia berpendapat agenda tersebut merupakan gerakan politik kekuasaan.

"Anies saya kira akan hadir, ini momentum dia untuk menarik dukungan publik. Jadi jelas sekali Reuni 212 adalah gerakan politik kekuasaan semata, bukan gerakan Islam walau mereka pakai atribut agama," kata Syakur dalam keterangannya, Kamis (1/12/2022).

Habib Syakur mengakui bahwa Indonesia sebagai negara demokrasi memberi ruang bagi siapapun untuk mengeluarkan pendapatnya. Namun juga harus memenuhi peraturan yang berlaku.

"Kalau di dalam isinya caci maki dan melecehkan pemerintah semata, menurut saya polisi bisa ambil tindakan. Karena negara demokrasi yang bebas berbicara juga dibatasi oleh hak orang lain," ujarnya.

Dia lantas mengklaim Reuni 212 menjadi manuver politik kelompok Ikhwanul Muslimin dan simpatisan Hizbut Tahrir.