Agenda Masa Jabatan Presiden Tiga Periode Didengungkan Lagi, Jokowi Berada di Ujung Tanduk?

SuaraJakarta.id - Pengamat politik mengingatkan para elite politik untuk tidak menjerumuskan Presiden Joko Widodo dengan agenda perpanjangan masa jabatan Presiden tiga periode. Jika agenda masa jabatan tiga periode itu terus digencarkan, Jokowi bakal dicatat dalam sejarah kelam sebagai seorang presiden haus kekuasaan.

"Saya ingatkan semua pejabat dan relawan, cukong, yang masih punya energi tiga periode, perpanjangan masa jabatan. Kalau tetap nekat, Presiden Jokowi berada di ujung tanduk, bukan seorang negarawan, agenda protokol oligarki akan di buldozer kekuatan pergerakan rakyat melawan kalian," kata pengamat politik Pangi Syarwi Chaniago dihubungi, Jumat (9/12/2022).

Direktur Eksekutif Voxpol Center Resarch and Consulting itu juga menyoroti sikap Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet dan Ketua DPD AA Lanyalla Mahmud Mattalitti. Pasalnya kedua tokoh itu belakangan menghembuskan isu penambahan masa jabatan Jokowi hingga penundaan Pemilu 2024.

Sebelumnya, Pangi tidak terkejut dengan isu tiga periode maupun penambahan masa jabatan Presiden Jokowi kembali digaungkan para elite politik.

Termutakhir isu tersebut dilontarkan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet. Pangi juga menyoroti langkah serupa yang sebelumnya disuarakan Ketua DPD RI AA Lanyalla Mahmud Mattalitti.

Pangi membaca arah dari isu tersebut memang untuk melanggengkan kekuasaan Jokowi sebagai orang nomor satu di Indonesia. Jokowi yang seharusnya mengakhiri jabatannya pada 2024, terkesan dipaksa untuk terus melanjutkan kepemimpinannya.

Alasannya yang akan dipakai ialah tidak ada calon presiden yang melampaui Jokowi. Dengan kata lain, tidak ada tokoh yang dirasa mampu menjadi suksesor bagi mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

"Ini sudah saya perkirakan dan ramalkan, mereka punya judul lagu lama dan kaset usang karena nggak ada yang memenuhi kriteria sehebat Jokowi, maka untuk kelanjutan legacy agar tercapai Indonesia emas 2045 maka bagi mereka yang lain nggak akan ada seperti Jokowi," kata Pangi.

Pangi menuturkan, publik memang mengakui Jokowi merupakan pemimpin yang rajin turun menyapa langsung masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Jokowi juga merupakan tipe pemimpin yang tidak betah berada terus di balik meja dan ruang dingin ber-AC.

Baca Juga: Surya Paloh Tak Hadiri Pernikahan Kaesang Karena Berobat ke Jerman, Analis: Senjata Klasik Politisi Hindari Jokowi

Tetapi, semua hal itu tidak seeta merta menjadi dasar untuk terus mempertahankan Jokowi sebagai Presiden RI. Apalagi dengan cara-cara inkonstitusional lewat perpanjangan masa jabatan yang mana konstitusi telah memberi batasan hanya dua periode.

"Di mana logika anda dengan dalil di atas kemudian punya kesimpulan yang merusak, karena nggak ada capres yang punya kriteria seperti Pak Jokowi, maka Pak Jokowi harus ditambah masa jabatannya, tiga periode dan seterusnya. Ini logika gagal paham, sesat berpikir," kata Pangi.

Jokowi Tiga Periode

Diketahui, Bamsoet memandang penyelenggaraan Pemilu pada 2024 perlu dihitung kembali. Sebab, kata dia, agenda besar tersebut memiliki banyak potensi negatif.

"Tentu kita juga mesti menghitung kembali karena kita tahu bahwa penyelenggaraan Pemilu selalu berpotensi memanaskan suhu politik nasional, baik menjelang, selama, hingga pasca penyelenggaraan Pemilu," kata Bamsoet secara daring dalam rilis survei Poltracking Indonesia, Kamis (8/12).

Menurutnya pelaksanaan Pemilu 2024 juga perlu dipertimbangan kembali dengan melihat kondisi Indonesia saat ini, yang dinilai Bamsoet masih dalam masa masa pemulihan pasca pandemi Covid-19.