SuaraJakarta.id - Pengerjaan fasilitas pengolahan sampah, Intermediate Treatment Facility atau ITF Sunter masih belum ada perkembangan. Padahal proyek ini sudah disentil oleh Presiden Joko Widodo agar segera dikerjakan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan perkembangan terakhir pada awal Oktober 2022, BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) selaku pihak yang mengerjakan masih melakukan penjajakan kepada calon investor. Hingga saat ini, pihak Jakpro belum mendapatkan mitra.
"Kalau progres ITF, memang, saya cuma bisa katakan masih sama dengan sebelumnya. Jadi, Jakpro untuk di Sunter seperti yang disampaikan Bapak Presiden, itu masih dalam proses mencari mitranya," ujar Asep kepada wartawan, Selasa (3/12/2022).
Kendati demikian, Asep berharap Jakpro bisa segera mendapatkan investor pada akhir bulan ini setelah sudah molor berkali-kali.
Apalagi, Pemprov DKI telah mengalokasikan penyertaan modal daerah (PMD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD kepada Jakpro sebagai modal awal pembangunan ITF Sunter.
"Insyaallah, saya simak dari teman-teman Jakpro, di akhir Januari ini, mereka baru akan mendapatkan mitra terpilihnya. Nah, kemudian nanti ada proses lagi oleh mitra terpilih, menyusun lagi perjanjian kerja samanya, termasuk hal-hal lain yang menjadi ketentuan dari Jakpro kepada calon mitranya," tuturnya.
Sebelumnya, Jokowi meninggung soal proyek ITF yang sudah muncul idenya sejak ia menjabat sebagai Gubernur DKI. Namun, hingga kini fasilitas pengolahan sampah itu belum juga rampung.
"Jadi Gubernur di DKI, ITF Sunter itu kita mulai, sampai saya tidak jadi gubernur, tanda tangan pun saya belum. Padahal sudah kita rencanakan, belum? Saya enggak tahu sekarang apakah sudah (selesai)," ujar Presiden Jokowi dalam Rakernas Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH).
Jokowi juga mengingatkan siapa pun yang menjadi gubernurnya, harus bisa konsisten menuntaskan khususnya masalah banjir.
Baca Juga: Geger Isu Didepak Jokowi, NasDem Disebut Siap Lawan Balik, Ruhut Sitompul: Gertak Sambal Nih Ye
"Banjir di Jakarta itu siapa pun gubernurnya harus konsisten menyelesaikan normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta," kata Jokowi saat meresmikan Bendungan Ciawi, Bogor, Jawa Barat, Jumat (23/12) pekan lalu.
Jokowi kemudian menerangkan bahwa ada sejumlah tugas gubernur DKI Jakarta untuk menuntaskan permasalahan banjir.
Selain menyelesaikan normalisasi 13 sungai yang ada di Jakarta, gubernur juga harus melakukan manajemen pemompaan waduk-waduk yang ada di ibu kota serta membangun tanggul laut atau giant sea wall yang lebih besar.
"Ini harus diselesaikan, kalau tiga hal ini tidak selesai sampai kapanpun Jakarta akan selalu banjir," tuturnya.
"Siapapun jelas di Bapeda DKI ada, di Kementerian PU juga ada dan juga sodetan Ciliwung menuju ke BKT itu juga harus segera diselesaikan," tambahnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Guru Besar UII: Publik Tak Cukup Tuntut Maaf, Layak Layangkan Mosi Tidak Percaya pada Prabowo
- Sayembara Rp10 Juta Dedi Mulyadi Dikritik UGM, Dinilai Cermin Gagalnya Negara Jamin Keamanan
- Tak Terima Disita, Pemilik Emas dan Uang Sitaan Kejagung di Kasus Febrie Bakal Ajukan Praperadilan
- Serum Viva untuk Flek Hitam Warna Apa? Ini 2 Varian Terbaiknya
- 5 Rekomendasi Parfum Aroma Vanilla di Alfamart, Wangi Mewah Tahan Lama untuk Harian
Pilihan
-
Bayi 'Putri Duyung' Lahir di OKI, Apa Itu Sirenomelia yang Membuat Kakinya Menyatu?
-
Bukan Sekadar Urusan Nasi Uduk di Matraman, 'Waspada Skenario Kerusuhan Agustus 2026'
-
Penjaga Rumah Febrie Adriansyah Ditemukan Tewas, Mulut dan Hidung Berbusa
-
Febrie Adriansyah Resmi Ditahan Kejagung, Teriak Kriminalisasi Saat Digiring ke Mobil Tahanan
-
Takut Lumpuh, Hotman Paris Pilih Mundur Jadi Pengacara Febrie Usai Pijit di Bojong Gede Tak Mempan
Terkini
-
Transformasi Digital BRI Dongkrak Transaksi QRIS hingga Rp30,5 Triliun
-
Rehabilitasi Mangrove Berkelanjutan, 21.060 Bibit Ditanam di Pesisir Jakarta
-
Dari Parenting hingga Drone, Dua Kreator Ungkap Pesona Pesisir Jakarta
-
BRI Peduli Tanam 24.000 Mangrove untuk Pulihkan Pesisir di Jawa Barat
-
Tolak Rencana Pembatasan Kadar Nikotin dan Tar, APTI Minta Perlindungan Presiden