BPS DKI: Jumlah Penduduk Miskin di Jakarta Turun Jadi 4,61 Persen

SuaraJakarta.id - Jumlah penduduk miskin di Jakarta turun dari 502 ribu pada Maret 2022 menjadi 494 ribu pada September 2022 atau secara persentase kemiskinan turun menjadi 4,61 persen. Hal ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) DKI Jakarta.

Statistik Ahli Madya BPS DKI Jakarta Dwi Paramita Dewi menjelaskan berkurangnya jumlah penduduk miskin di Jakarta dipengaruhi indikator makro di antaranya meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan turunnya pengangguran.

Ia menyebutkan pertumbuhan ekonomi di Jakarta mencapai 5,94 persen pada triwulan tiga 2022, atau naik dibandingkan periode triwulan kedua 2022 yang mencapai 5,62 persen.

Kemudian tingkat pengangguran di Jakarta berkurang sebanyak 63 ribu dan ada penambahan sebanyak 138 ribu tenaga kerja.

Baca Juga: Minta Mahasiswa Bantu Pemerintah Kurangi Pengangguran, Menteri Bahlil: Jangan Jadi PNS atau Karyawan

BPS DKI mencatat dari 4,88 juta tenaga kerja di Jakarta pada periode Agustus 2022, sebanyak 3,08 juta di antaranya bekerja di sektor formal, sedangkan sisanya 1,80 juta lainnya bekerja di sektor informal.

Meski laju inflasi naik pada periode September 2022 mencapai 2,06 persen akibat kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM), namun berkat bantuan sosial dan operasi pasar membuat beban masyarakat miskin menjadi ringan dan memiliki daya beli.

Sejalan dengan penurunan jumlah penduduk miskin, BPS DKI mencatat angka ketimpangan di Jakarta juga menurun.

Artinya, jarak antara pendapatan penduduk kelas bawah dan kelas atas semakin mengecil.

Angka ketimpangan (rasio gini) pada September 2022 mencapai 0,412 atau turun 0,011 poin dibandingkan kondisi Maret 2022.

Baca Juga: Digerebek Suami Lagi Ngamar di Hotel, Ibu Guru dan Pak Kades Mesum Didoakan jadi Pengangguran

Rasio gini berkisar 0 hingga 1 sehingga jika rasionya semakin mendekati nol maka ketimpangan semakin mengecil dan sebaliknya jika makin mendekati angka satu, maka ketimpangan tinggi.

Efektivitas pemberian bantuan pemerintah baik pusat dan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka Covid-19 dinilai menjaga pendapatan riil masyarakat dan menjaga masyarakat yang rentan miskin agar tidak jatuh lebih miskin dan mencegah kelompok miskin baru.

Penurunan penduduk miskin dan ketimpangan di Jakarta itu tercatat pertama kali terjadi sejak sejak dihantam pandemi COVID-19 pada awal 2020.

Adapun BPS melakukan pencatatan kemiskinan dalam satu tahun sebanyak dua kali yakni pada periode Maret dan September.