Maksimalkan Pelayanan di Daerah 3T, Pos Indonesia Tambah 37 KCP LPU

SuaraJakarta.id - PT Pos Indonesia (Persero) memperluas jangkauan layanan dengan menambah 37 Kantor LPU baru, yang terdiri dari 8 Kantor LPU di Wilayah Regional 1 Sumatera, 13 Kantor LPU di wilayah Regional 5 Jatim, Bali Nusra dan 15 Kantor LPU di wilayah Regional 6 Papua, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.

Launching 37 Kantor Cabang Pembantu (KCP) LPU ini dihelat dari dua lokasi dalam waktu berbarengan yakni di Gedung Pos Ibukota Jakarta pada Rabu (1/2/2023) yang dipimpin secara langsung oleh Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero), Faizal R Djoemadi dan di KCP Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh Direktur Business Development dan Portfolio Management, Prasabri Pesti.

Hadir dalam acara tersebut Direktur Pos Kementerian Kominfo RI Gunawan Hutagalung; Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero), Dewan Direksi PT Pos Indonesia (Persero), Direktur Anak Perusahaan dan Pimpinan Badan Afiliasi, para Senior Leader, serta karyawan-karyawati Pos Indonesia yang hadir secara online maupun offline di seluruh tanah air.

Faizal mengatakan, penambahan 37 KCP LPU merupakan bentuk komitmen perseroan untuk terus berupaya memberikan layanan jasa kirim kepada masyarakat yang tinggal di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T).

Baca Juga: Tanda Tangani MoU, PT Pos Indonesia dan BSG Sepakat Tingkatkan Penerimaan Pajak Daerah dan Biller

"Semoga dengan penambahan 37 Kantor LPU baru di daerah 3T, PT Pos Indonesia sebagai BUMN yang akan berusia 277 tahun pada tahun 2023 ini, terasa kian dekat dengan masyarakat, mampu memajukan perekonomian melalui UMKM, dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa," tutur Faizal.

Selain menyediakan layanan jasa kirim, PT Pos Indonesia juga memberikan layanan jasa keuangan kepada masyarakat di daerah 3T. Layanan ini memungkinkan masyarakat melakukan transfer, menerima transfer hingga melakukan pembayaran tagihan.

Kata Faizal, cashless society menjadi sebuah keharusan di zaman yang serba digital saat ini. Namun tak bisa dipungkiri faktanya masyarakat Indonesia belum sepenuhnya terdigitalisasi, khususnya mereka yang berada di wilayah 3T.

"Masih banyak masyarakat yang tidak memiliki rekening bank karena memang jauh, bahkan kantor cabang pun tidak ada. Nah kami hadir di sana (daerah 3T) untuk memberikan jasa layanan keuangan juga," imbuhnya.

Faizal berharap, penyediaan layanan jasa keuangan oleh PT Pos Indonesia dapat menyentuh masyarakat di pedalaman yang perlu pendampingan secara personal. Dengan kata lain, penyediaan layanan jasa keuangan dapat mengikis keterbatasan akses layanan keuangan di masyarakat pedalaman. Penyediaan layanan jasa keuangan juga sekaligus mengejar target inklusi keuangan sebesar 90% di akhir 2024.

Baca Juga: PT Pos Indonesia Jalin Kerja Sama dengan BSG Tingkatkan Penerimaan Pajak Daerah dan Biller

"Program pemerintah cashless society diharapkan bukan hanya dirasakan oleh masyarakat di kota, tapi juga bisa menjangkau seluruh wilayah di Tanah Air," imbuhnya.