Filep Tekankan Pentingnya Kesadaran Ecological Citizenship dalam Mekanisme Investasi

Adapun rekomendasi itu antara lain, (1) Membayar dengan harga yang adil terhadap tanah yang digunakan dengan nilai yang dapat dibandingkan dengan tanah lainnya yang digunakan dalam budaya subsistem di Papua (2) Membantu pemerintah provinsi dan lokal untuk mengembangkan panduan memberikan demarkasi batas-batas tanah tradisional, membayar restitusi (ganti rugi) atas pohon-pohon yang ditebang dan hilangnya wilayah pemancingan ikan.

(3) Mendorong pemerintah pusat untuk memberikan jaminan pendapatan daerah seperti yang tertera dalam Otonomi Khusus. (4) Membuat perundang-undangan yang mengatur penjualan dan penggunaan tanah komunal dan tanah milik masyarakat adat, untuk membatasi imigrasi, (5) Membangun kursus-kursus pelatihan untuk menentang asumsi-asumsi rasial tentang superioritas/inferioritas, dan memberikan prioritas pilihan terhadap orang-orang Papua untuk posisi-posisi senior di perusahaan.

“Namun faktanya sekarang bagaimana? OAP yang kerja di level senior manager ada berapa? Harga yang adil terhadap tanah masyarakat 7 suku bagaimana? Penduduk Tanah Merah Baru, Saengga dan Onar terdampak relokasi namun masyarakatnya kurang diperhatikan. Masyarakat harus menjalani kehidupan dengan kondisi tidak adanya air bersih, fasilitas pendidikan yang buruk. Masyarakat bahkan hanya bergantung pada air hujan atau air sungai yang keruh. Anak-anak Bintuni mengalami gizi buruk karena konsumsi air tidak layak minum. Jadi di mana tanggung jawab BP terhadap hak-hak ekologis itu?” tanya Filep.

Atas kondisi tersebut, Senator Papua Barat ini berharap agar BP Tangguh secara serius mendengarkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat 7 suku di Bintuni, yang sangat terdampak dengan kehadiran BP Tangguh sehingga dapat tertangani dengan lebih baik lagi.

Baca Juga: Viral di Medsos Ratusan Kader DPD Indramayu Mundur gegara Mahar Rp 3,5 M, NasDem Langsung Buka Suara