SuaraJakarta.id - Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta diharapkan berani menindak tegas perusahaan yang menyumbang pencemaran lingkungan. Hal ini untuk menekan polusi udara di Jakarta.
Anggota Komisi D DPRD DKI Justin Adrian memberikan tantangan selama 3 bulan ke depan bagi Dinas LH DKI untuk memberikan sanksi kepada perusahaan pencemar lingkungan.
"Kita kasih tantangan tiga bulan ke depan paling enggak ada lima perusahaan pencemar lingkungan teridentifikasi dan diberikan sanksi," kata Justin, Kamis (24/8/2023).
Politisi PSI ini menyatakan ingin melihat program lebih tegas dari Dinas LH DKI untuk menurunkan pencemaran lingkungan di Jakarta. Mulai dari polusi udara hingga limbah.
Terlebih, ia melihat adanya anggaran untuk pemantauan lingkungan. Sehingga tentunya Dinas LH DKI memiliki nyali untuk menindak perusahaan 'nakal' sebagai bukti sudah tegas dalam menerapkan kebijakannya.
Justin menyebut terdapat sekitar 1.600 industri di Jakarta dan beberapa diantaranya diduga menyumbang pencemaran lingkungan.
Salah satunya, ditemukan di sepanjang Pantai Marunda, Jakarta Utara, yang diketahui membuang limbah perusahaan. Sehingga merusak ekosistem.
"Bahkan warga sana kalau mau mencari ikan itu harus menunggu tiga jam dulu sampai limbahnya lewat," jelasnya.
Justin mengatakan harus ada langkah berani dari Dinas LH DKI untuk segera melakukan penindakan baik dari segi administrasi dan sebagainya.
Baca Juga: Uji Coba Tilang Uji Emisi di Jakarta Digelar Besok, Ini 5 Lokasinya
Kurangi Batu Bara
Sebelumnya, Dinas LH DKI mengusulkan pabrik mengurangi pemakaian batu bara sebagai bahan bakar untuk menjaga kualitas udara di Jakarta.
"Bukan pabriknya yang dipindah, tapi untuk yang masih menggunakan bahan bakar dari batu bara sebaiknya diganti dengan gas," kata Kepala Dinas LH DKI Jakarta Asep Kuswanto, Selasa (22/8/2023).
Asep menuturkan solusi mengganti batu bara dengan memanfaatkan gas merupakan upaya untuk mengurangi emisi yang dihasilkan dari batu bara.
Meski batubara terbilang murah, namun jika digunakan terus menerus akan menyumbangkan polusi udara, kata Asep.
Terlebih, menurut dia, pabrik mempunyai nilai investasi untuk pertumbuhan ekonomi di Jakarta sehingga tidak dengan mudahnya bisa berpindah ke tempat lain.
Berita Terkait
-
DPRD Bentuk Gugus Tugas Selesaikan Sengketa Lahan Kwini dan Kodam Jaya
-
Kawal Revisi Aturan Ketenagakerjaan, DPRD DKI Janji Teruskan Suara Buruh ke DPR RI
-
Buruh Gugat Aturan Cipta Kerja, Desak Pemulihan Hak Pesangon hingga Batasi Outsourcing
-
KJP Jangan Diputus di Tengah Tahun Ajaran Gara-Gara Pergeseran Desil
-
Kisruh Bansos di Jakarta: Data Salah Sasaran, Warga Miskin Gigit Jari
Terpopuler
- Kenapa Maudy Ayunda Disebut Tak Napak Tanah? Ini Kronologinya
- Menteri Keuangan Purbaya Diganti Hari Ini? Wakilnya Sudah ke Istana Pakai Jas
- 3 Rekomendasi Helm Half Face Rp200 Ribuan yang Paling Dicari Bikers, Nyaman Buat Harian
- Resmi! Menkeu Purbaya Dicopot, Diganti Suahasil Nazara
- Defisit APBN 'Cuma' 0,91 Persen, Purbaya Khawatir Kementerian-Lembaga Minta Anggaran Tambahan
Pilihan
-
Purbaya Ogah Bicara Panjang Saat Sertijab Menkeu ke Suahasil: Terima Kasih Semua
-
Apa Salah Purbaya hingga Dipecat Lewat Panggilan Telepon?
-
Pejabat Kantor Pertanahan Terjaring OTT KPK di Jakarta dan Bogor
-
Dilantik Jadi Menkeu, Suahasil Akui Tak Berkomunikasi Dengan Purbaya
-
Purbaya Diganti, Nilai Tukar Rupiah Langsung Loyo ke Level Rp17.699
Terkini
-
5 Tahun Holding UMi, BRI Perkuat Pembiayaan dan Pemberdayaan Usaha Ultra Mikro
-
Dari Cirebon ke Taipei, Tati Purwanti Bawa Kuliner Lokal dan Tumbuh Bersama BRI
-
Wajah Baru Museum Kediri, Kini Jadi Pusat Layanan Budaya Terpadu
-
Raih Penghargaan IDX Channel 2026, BRImo Taiwan Jadi Solusi Keuangan Diaspora dan PMI
-
Kasus Dolar Singapura Palsu, Kuasa Hukum Ungkap Janji Imbalan 1.500 SGD Per Lembar